Jumat, 29 Maret 2024

KSOP Gandeng BPKP Audit Pelabuhan Dompak

Berita Terkait

Kendaraan melintasi Jembatan Dompak Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani mengatakan pihaknya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang. Langkah tersebut dilakukan sebelum dilanjutkan pembangunan pada 2018 mendatang.

“Kami juga tidak mahu serahterima pekerjaan yang bermasalah. Sehingga perlu dilakukan audit fiaik maupun keuangannya,” ujar Rajuman Sibarani menjawab pertanyaan media, akhir pekan lalu di Kantor KSOP Tanjungpinang.

Menurut Rajuman, sebelum dilakukan audit oleh BPKP, pihaknya juga terlebih dahulu meminta penjelasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lama. Karena sampai saat ini belum ada serahterim dokumen. Persoalan ini juga menjadi kendala bagi pihaknya untuk melanjutkan pekerjaan penyelesaian Pelabuhan Dompak.

“Kami sudah menyurati PPK yang lama. Rencananya hari Selasa (besok,red) PPK tersebut akan datang ke Tanjungpinang,” jelasnya.

Masih kata Rajuman, saat ini sudah diminta penjelasan oleh pihak Kementerian Perhubungan terkait persoalan Pelabuhan Dompak. Diungkapkannya, dilakukannya audit juga merupakan petunjuk Kementerian Perhubungan. Karena sudah dua tahun tidak dilanjutkan. Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Kepri juga segera menyelesaikan proses hibah lahan. Karena apabila persoalan tersebut tidak selesai, maka konsekuensinya adalah Pelabuhan Dompak tidak bisa dirampungkan.

“Persoalan sebenarnya sederhana. Karena kuncinya adalah soal hibah lahan saja. Seharusnya masalah ini sudah rampung, sebelum dilakukan pekerjaan,” papar Rajuman.

Ditambahkannya, pihaknya sekarang ini sedang berada di Jakarta untuk memberikan penjelasan. Keinginannya proses pembangunan segera selesai. Apalagi dirinya merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut. Karena sudah hampir delapan tahun lebih pekerjaannya belum rampung.

“Pekerjaan penyelesaian nanti adalah tahap ke VII. Untuk saat ini sudah menelan APBN sebesar Rp121 miliar,” tutup Rajuman Sibarani.(jpg)

Update