batampos.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan menjadi mitra utama Pemerintah Provinsi Kepri dalam melaksankan Perda Bantuan Hukum kepada warga secara cuma-cuma. Sayangnya, tingginya kebutuhan bantuan hukum itu tidak lantas sejalan dengan jumlah LBH yang ada.
Jika sekadar LBH, itu banyak. Tapi yang terverifikasi sangat terbatas. “Dari informasi biro hukum, memang baru ada tiga yang telah terverifikasi,” tutur legislatif yang masuk dalam pansus pembahasan Perda Bantuan Hukum, Abdulrachman, kemarin.
Keberadaan LBH terverifikasi memang menjadi sebuah keperluan mengingat LBH yang akan menjadi mitra kerja pemerintah dalam menerapkan perda ini. Namun, sebagaimana yang diatur, bahwasanya LBH yang akan bermitra dengan Pemprov Kepri adalah LBH yang sudah melakoni verifikasi. Hal ini agar tidak terjadi maldamnistrasi
Ketika diketahui hanya ada tiga LBH terverifikasi, bagi Abdulrachman itu adalah jumlah yang timpang.
“Namun di 2018 mendatang, akan ada proses verifikasi LBH oleh Pemerintah Pusat. Kami harap itu menjadi solusi mengatasi kekurangan ini,” ujarnya.
Karena diakuinya, LBH yang tersebar di seluruh Kepri dirasa cukup. Hanya saja, jumlah LBH terverifikasi yang masih minim.
“Harapan kami banyak LBH yang terverifikasi nantinya. Sehingga akan semakin banyak mitra pemprov dalam menjalankan perda ini,” pungkas dia. (aya)