batampos.co.id – Memburuk kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri belakangan ini menjadi soroton legislator Komisi VI DPR RI daerah pemilih (Dapil ) Kepri, Nyat Kadir. Menurutnya apabila terus dibiarkan, ekonomi Kepri akan semakin terpuruk.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan, dan harus segera disikapi. Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” ujar Nyat Kadir, Jumat (16/6).
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut mengatakan, apabila terus berlanjut ekonomi Kepri bisa seperti dilanda krisis moneter. Apalagi belakangan ini juga diperparah dengan tutupnya sejumlah perusahaan di Batam. Sehingga konsekuensinya adalah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
Mantan Walikota Batam tersebut menjelaskan, menyiasati hal itu, pihaknya berencana untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Daerah yang ada di Provinsi Kepri. Selain itu tentunya juga akan mengundang sejumlah pengusaha yang ada di Kepri.
“Harus sama-sama disikapi, bagaimana untuk menstabilkan kondisi ekonomi di Provinsi Kepri, Batam khususnya yang merupakan kota industri,” paparnya.
Masih kata Nyat, setiap bulan ribuan masyarakat yang ada di Batam melakukan eksodus ke luar daerah. Kondisi ini menunjukan semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Batam. Dikatakan Nyat, gonjang-ganjing PHK massal bukan hanya terjadi di Batam, tetapi juga mendera perusahaan besar seperti Saipem yang ada di Karimun.
“Lapangan pekerjaan tentu kita sangat bergantung dengan investasi. Harus kita rumuskan bersama, sehingga Kepri masih menjadi primadona untuk berinvestasi,” paparnya lagi.
Dijelaskannya, target yang diharapkan dari RDP adalah untuk menyimpulkan masukan-masukan strategis. Baik itu dari Pemerintah Daerah maupun pihak pengusaha. Sehingga ada gagasan yang bisa disampaikan kepada Presiden untuk turut turun tangan membantu membangkitkan perekonomian daerah.
“Ketika kondisi didaerah sudah tidak bisa ditangani oleh Pemda. Pemerintah Pusat harus turun tangan untuk membantu, bukan membiarkan,” tegas Nyat Kadir.
Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi Kepri tahun lalu hanya pada angka dua persen. Padahal biasanya statistik perkembangan ekonomi Kepri selalu diatas 5 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, memang pertumbuhan ekonomi cendrung bergantung pada peningkatan investasi.
“Jumlah investasti setiap tahun ada, tetapi jumlah perusahaan yang tutup lebih banyak. Tentu ada yang salah, apakah itu regulasi atau kebijakan didaerah yang menghambat. Persoalan tidak akan selesai, kalau saling menyalahkan. Tetapi duduk bersama untuk mencari solusi,” tutup Nyat Kadir.(jpg)
