batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyebutkan, ekonomi Batam makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), ekonomi Kepri pada kuartal pertama tahun 2017 sebesar 2,02 persen. Pertumbuhan inilah yang disebut paling rendah sepanjang sejarah Kepri dan Batam.
Pada periode yang sama, angka inflasi Batam sebesar 4,44 persen. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonominya. Selama lima bulan pertama di awal 2017, sebanyak 34 perusahaan di Batam tutup. Sementara karyawan yang diputus kontraknya mencapai sekitar 100 ribu lebih orang.
Industri galangan kapal gulung tikar. Dari 104 shipyard di Batam,hanya 20 persen saja yang masih beroperasi. Tidak hanya itu, ribuan transaksi properti tertunda karena pengusaha tidak bisa mengurus Izin Peralihan Hak (IPH) sebagai salah satu syarat utama akad kredit kepemilikan rumah.
“Data dari BPS dan BI pertumbuhan Batam yang masih bertengger di tiga sektor yaitu pariwisata, Usaha Kecil Mikro (UKM) dan pertanian,” ujar Nuryanto usai diskusi dengan PHRI, Ikatan Notaris Indonesia Batam, Peradi dan Asosiasi Digital Enterprenuer Indonesia di DPRD Batam, Selasa (20/6).
Ia menyebutkan, sektor pertanian statusnya masih ilegal dan tak diakui pemerintah daerah, justru kontribusinya 20 persen untuk Batam. Sektor pertanian dapat berkontribusi karena kemandiriannya.
“Belum tersentuh pemerintah saja sudah nyumbang 20 persen. Apalagi kalau ini dikembangkan, untuk ekspor pasti tercapai,” katanya.
Namun demikian, pihaknya berharap pemerintah bisa melegalkan lokasi pertanian di Batam. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan yang disampaikan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro bahwa Batam dari awal didesain sebagai kota industri.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai belum ada kinerja BP Batam yang terlihat. “Investor asing tak ada nampak yang masuk. Itu itu saja, Sementara investor lokal malah tidak dilayani,” sindirnya.
Selain itu, disharmoni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan kewenangan antara Pemko dan BP Batam juga menjadi akar masalah. Serta disorientasi kinerja BP Batam dari pengembangan investasi industri menjadi hanya fokus pengalokasian lahan dan pemanfaatan aset.
“Sebenarnya Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin sudah salah diagnosis dengan Batam. Ibarat sakit nya kanker tapi diberi obat flu,” sesalnya.
Ia pun mengaku kecewa dengan perwakilan dari pemerintah pusat itu. “Beliau (Darmin) ngomong susah dipegang. Banyak bohongnya. Tak percaya lagi. Makanya kita akan langsung ke presiden,” tegasnya.
Perwakilan dari Asosiasi Digital Enterprenuer Indonesia (ADEI), Amar Satria mendorong DPRD Kota Batam untuk menyampaikan masalah itu langsung ke presiden Jokowi.
Terkait KEK, katanya Batam perlu dipercepat pertumbuhan ekonominya. Karena melalui Badan Ekonomi Kreatif, Batam tak masuk. Hanya Serpong dan beberapa kota lainnya yang masuk kawasan strategis.
Menurut dia, Batam saat ini sedang masa transisi. Mau tidak mau, cepat atau lambat transportasi digital akan menguasai Batam. Semua jasa dan semua Usaha Kecil Mikro (UKM) akan berbasis digital.
“Ini masalah bom waktu, kalau bukan dari pemerintah yang mendorong , mengawasi dan membuat aturannya. Terus siapa lagi,” jelas Amar. (rng)