Kamis, 28 Maret 2024

Pelabuhan Dompak Dirusak

Berita Terkait

Salah satu bagian bangunan pelabuhan Dompak yang rusak. Foto: yusnadi/batampos
batampos.co.id – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani menegaskan lepasnya ponton Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang bukan karena tidak kokohnya infrastruktur yang ada. Ia menuding kerusakan yang terjadi adalah ulah orang-orang yang tak bertanggungjawab.
“Kami sudah melakukan pengecekan di lokasi. Sepertinya kerusakan terjadi dan lepasnya ponton disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia,” ujar Rajuman Sibarani menjawab pertanyaan media di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Kamis (22/6).
Menurut Rajuman, pihaknya sudah melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Yakni melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut(Dirjen Hubla). Ditegaskannya, pihaknya juga akan membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Sehingga melakukan penyelidikan atas kerusakan yang terjadi di Pelabuhan Dompak.
“Ya akan kita laporkan kepada pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Karena kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh alam. Melainkan tangan-tangan manusia yang tidak mendukung pembangunan di daerah,” paparnya.
Ditambahkannya, pihaknya tengah berupaya melobi Kemenhub. Sehingga Pelabuhan Dompak bisa dirampungkan pada 2018 mendatang. Karena pihaknya adalah sebagai perpanjangan tangan Kemenhub di daerah. Meskipun demikian, penyelesaian tidak akan berjalan mulus, apabila tidak ada proses hibah lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
“Persoalan prinsip yang mengganjal adalah masalah hibah. Apabila tidak segera diselesaikan, maka penyelesaiannya masih akan terus menggantung. Artinya kita yang menghambat, karena semua ada aturan mainnya,” paparnya lagi.
Disebutkannya, karena dirinya merupakan pejabat baru dan mendapatkan tanggungjawab untuk mengawal kelanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak. Sebelum menerima tanggungjawab tersebut, pihaknya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit keuangan dan fisik dari infrastruktur yang sudah ada.
“Kita tahu dari enam tahap pembangunan sudah menghabiskan sekitar Rp121 miliar. Tentu tidak ingin infrastruktur yang ada sia-sia dan menjadi temuan. Karena dinilai mubasir,” tutup Rajuman Sibarani.(jpg)

Update