batampos.co.id – Kepala Biro Layanan dan Pengadaan Pemprov Kepri, Misbardi mengatakan sebanyak 485 paket kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Akan tetapi belum semuanya masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Kita melanjutkan proses pelelangan ketiga rencana kegiatan barang dan jasa masuk ke ULP. Artinya pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan permintaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri,” ujar Misbardi menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (3/7) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Mantan Kepala Biro Umum Pemprov Kepri itu menyebutkan, adapun nilai pagu untuk 485 paket kegiatan tersebut adalah sekitar Rp 608 miliar. Masih kata Misbardi, pihaknya sudah menerima permintaan lelang sebanyak 261 paket kegiatan dengan nilai Rp 373 miliar.
“Adapun paket kegiatan yang sudah selesai dilelang sampai triwulan ke II kemarin adalah 220 paket kegiatan dengan jumlah Rp 248 miliar,” papar Misbardi.
Menurut Misbardi, belum semua paket kegiatan yang sudah dilelang ditetapkan pemenang. Dari 220 paket, baru 28 kegiatan yang sudah memiliki pemenang tendernya. Dikatakannya juga, sekarang ini masih ada 72 paket kegiatan yang sedang tayang di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Kepri. Adapun nilai anggarannya adalah sekitar Rp258 miliar.
Lebih lanjut katanya, lelang yang belum ditayangkan Kelompok Kerja (Pokja) ke LPSE masih ada 25 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp 23 miliar. Selain itu, Misbardi juga menyebutkan ada 13 paket kegiatan yang masuk dalam kategori penunjukan langsung. Nominal pagu anggarannya adalah sekitar Rp 4,4 miliar.
Misbardi juga menyebutkan, dari ratusan paket kegiatan yang sudah dilelang ada 1 kegiatan senilai Rp 2,9 miliar dinyatakan batal lelang. Persoalannya adalah masalah administrasi. Disamping itu ada juga tiga paket kegiatan dengan pagu Rp 4,2 miliar diputuskan gagal lelang.
Ditegaskannya, pihaknya sudah memberikan himbauan kepada setiap OPD untuk menayangkan rencana kegiatan kedalam sistem Sirup. Karena banyak tahapan yang harus diselesaikan. Sehingga membutuhkan waktu. Sementara sekarang ini sudah memasuki awal Triwulan III.
“Semua butuh waktu, artinya semakin cepat masuk ke ULP tentu akan lebih baik. Karena untuk satu paket kegiatan membutuhkan waktu 45 hari,” paparnya lagi.
Ditambahkannya, lewat rapat evaluasi hari ini (kemarin,red), Gubernur juga terus mendesak pelaksanaan kegiatan fisik. Melihat dari perkembangan sekarang ini, di triwulan III diyakini sudah banyak kegiatan fisik yang berjalan.
“Mudah-mudahan Juli dan Agustus sudah banyak kegiatan fisik yang berjalan. Sehingga penyerapan APBD akan lebih cepat,” tutup Misbardi.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah khawatir apabila di triwulan III ini tidak digenjot progres fisik. Maka akan mempengaruhi penyerapan APBD 2017. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Sejatinya APBD adalah untuk mempercepat pembangunan.
“Semakin banyak kegiatan fisik yang jalan, maka bisa membantu ekonomi masyarakat. Selain itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Meskipun sifatnya hanya sementara,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut.(jpg)