Kamis, 28 Maret 2024

APBD 2016 Tanjungpinang Mengalami Silpa Rp 18 M

Berita Terkait

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang bersama Pemko Tanjungpinang menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (4/7).
Dalam rapat paripurna tersebut tujuh fraksi telah menyampaikan pandangannya kepada Pemko Tanjungpinang. Diantaranya Fraksi Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat Plus, Partai Hanura, Partai Keadilan Sosial dan Partai Amanat Pembangunan.
Pandangan umum yang disampaikan yaitu  terjadinya silpa tahun 2016 sebesar Rp 18.053.315.081,40. Kemudian tentang realisasi dana untuk sektor pendidikan serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengatasi masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, tentang perbaikan kinerja keuangan dalam pelaksanaan APBD dan peningkatan perekonomian daerah.
Setelah pandangan umum ketujuh fraksi tersebut disampaikan, Pemko Tanjungpinang langsung memberikan tanggapannya. Jawaban atas pandangan itu disampaikan oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul.
“Kami ucapkan terimakasih aatas dukungan dan saran yang disampaikan ketujuh fraksi. Kami berjanji akan memperhatikan catatan dan akan menindaklanjuti apa saja yang direkomendasikan oleh fraksi.-fraksi,” ujar Syahrul dihadapan seluruh anggota fraksi.
Terkait silpa tahun 2016, kata Syahrul disumbangkan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tanjungpinang sebesar Rp 16.803.571.779,16 dan dari dana JKN yang ada diseluruh puskesmas sebesar Rp 1.058.864.771. Kedua badan pelayanan kesehatan itu memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga tidak serta merta bisa membiayai belanja lainnya.
Kemudian tentang dana pendidikan, lanjut Syahrul Pemko Tanjungpinang telah berhasil merelisasikan anggaran APBD untuk pendidikan sebesar 27,73 persen atau Rp 262.683.649.170. Jumlah realisasi ini merupakan yang terbesar untuk keselarasan dan keterpaduan dalam urusan pemerintah.
“Kami sudah menjalankan semuanya dengan terbuka. Begitu juga dalam penggunaan keuangan daerah kami laksanaan pengelolaannya penuh tanggungjawab,” bebernya.
Untuk masalah dana CSR, masih Syahrul Pemko Tanjungpinang sedang mendata dan mengoptimalisasikannya agar mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Kedua masalah itu akan diatasi dengan berbagi program.
Diantaranya, masalah pengangguran akan teratasi dengan pengadaan motor toko bagi pedagang dilokasi keramaian, menyelenggarakan job fair untuk mempermudah akses informasi kebutuhan lapangan kerja, melaksanakan latihan teknis seperti menjahit, bordir, montir dan lainnya serta memberikan pendampuingan kepada pelaku UMKM.
Sedangkan mengatasi masalah kemiskinan akan dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan bantuan dana kepada KUBE, mendata kesejahteraan sosial agar terpetakan dalam mendapatkan bantuan dan peningkatan ekonomi produktif guna memberikan akses pemasaran dan mendorong kreatifitas masyarakat.
“Kesuksesaan program kami bisa dilihat dari tolak ukur nasional atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kami berhasil meningkatkan IPM dari 2015 sebesar 77,57 menjadi 77,77. Bahkan dii seluruh Kepri, Tanjungpinang menduduki peringkat kedua setelah Batam,” ungkapnya. (ary)

Update