batampos.co.id – Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menambah rasio jumlah setiap rombongan belajar (rombel) dari 32 siswa menjadi 36 siswa per kelas, dimanfaatkan sejumlah oknum guru dan komite sekolah untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka mengutip uang hingga minta laptop kepada sejumlah orangtua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, tapi tak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik (PPDB) lalu.
Nurmadiah misalnya. Salah seorang orangtua siswa di Marina mengaku diberi harapan melalui jalur belakang asalkan mau membayar sejumlah uang kepada oknum guru atau komite sekolah.
“Hari Jumat (7/7/2017) kemarin, saat saya protes kenapa anak saya tak lolos, ada guru di sekolah itu yang dekati saya. Dia bilang temui komite sekolah, kasih saja uang Rp 1,5 juta ke komite, nanti anak saya masuk melalui jalur belakang,” tuturnya.
Sayangnya, dia mengaku tidak bisa memenuhi tawaran tersebut. Sebab, dia beralasan belum memiliki uang sebanyak yang diminta tersebut. “Lagi pula setahu saya masuk sekolah negeri kan gratis. Kok ini dimintai uang. Padahal saya tinggalnya dekat lingkungan sekolah,” ujar wanita berkerudung tersebut.
Keluhan serupa juga disampaikan Indra, warga lainnya di Sagulung.
Menurutnya, untuk memasukkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Sagulung, dia malah diminta menyediakan satu unit laptop oleh seorang oknum guru di sekolah tersebut. “Anak saya tak lolos seleksi online kemarin. Tapi kata salah satu guru, bisa masuk asalkan beli laptop satu untuk sekolah,” kata Indra.
Permintaan tersebut juga dianggap berlebihan oleh Indra. Selain memberatkan, permintaan itu dianggap tak wajar dan terkesan pemaksaan.
“Kalau tak mau ya tak diterima anak saya. Saya sudah pasrah juga karena belum ada uang buat beli laptop tersebut,” ungkapnya.
Menurut Indra, dia merupakan warga di lingkungan terdekat sekolah. Dengan adanya kejadian itu, selain menyayangkan sikap pihak sekolah yang memaksanya membelikan laptop, dia juga mempertanyakan sistem zonasi sekolah yang diterapkan pada PPDB tahun ini. Sebab di SMP yang ditujui untuk sekolah anaknya itu umumnya menerima siswa dari luar ketimbang anak-anak di sekitar lingkungan sekolah.
“Yang diterima umumnya yang pilihan kedua. Anak-anak kami pilihan pertama di sekolah itu malah tak terima. Hampir 90 persen yang lolos di sini anak-anak dari luar. Anak-anak di sekitar sini hampir semuanya tak lolos,” protes Nelia, salah satu orangtua siswa lainnya.
Dari daftar nama-nama siswa yang lolos yang ditempelkan di papan pengumuman sekolah, memang menunjukan jika siswa yang diterima melalui jalur reguler umumnya siswa luar, bahkansebagai pilihan kedua. Sementara siswa yang mendaftar sebagai pilihan pertama hanya 11 orang saja yang lolos. Total yang diterima 115 orang dengan nilai tertinggi 271.50 dan terendah 231.00.
Padahal di sekolah tersebut, sesuai dengan kuota yang diberikan Disdik Kota Batam akan membuka enam lokal untuk menampung siswa baru nanti. Jika satu lokal diisi 36 siswa, maka siswa yang harus diterima 261 siswa. Namun hasil seleksi PPDB sekolah tersebut baru menerima 115 siswa.
Warga menduga jika selisih sisa kuota daya tampung tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum guru atau panitia PPDB untuk dijadikan lahan bisnis.
“Karena sudah ada arahan-arahan untuk menemui komite dan lain sebagainya. Kami berharap agar isu-isu miring seperti ini tidak benar terjadi. Kadisdik atau Pak Wali harus bertindak,” kata Hendra, seorang warga.
Sementara di kecamatan lain malah ada oknum ketua RW yang menjanjikan bisa masukkan ke sekolah negeri, asal membayar Rp 3,5 juta.
Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin dengan tegas meminta warga untuk tidak memberikan sejumlah uang jika ada pihak sekolah yang meminta. Ia juga meminta kepada guru untuk tidak melakukan pungutan liar saat PPDB. “Tidak ada pungutan. Kalau ada silakan lapor ke kami (Disdik), kami akan tindak tegas,” jelasnya.(eja/cr13)