batampos.co.id – Masa kepimpinan Lis-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang akan berakhir pada 16 Januari 2018 mendatang. Dari segi inventasi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang, Bobby Jayanto menilai kepemimpinan Lis-Syahrul belum memberikan sesuatu yang istimewa bagi Tanjungpinang.
“Beberapa bulan lagi, masa kepemimpinan mereka (Lis-Syahrul,red) akan berakhir. Dengan sangat terpaksa saya katakan, tidak ada progres yang menjanjikan dari segi investasinya,” ujar Bobby Jayanto menjawab pertanyaan media belum lama ini di Tanjungpinang.
Bobby mengatakan, salah satu infrastruktur penting yang diharapkan segera terwujud adalah Pelabuhan Tanjungmoco, Dompak. Akan tetapi sudah lebih kurang 10 tahun tak kunjung selesai.
“Kita juga tidak melihat ada kerjasama yang baik antara Pemko
Tanjungpinang dengan Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, jika dirinya masih muda ia tidak menetap di
Tanjungpinang. Karena peluang untuk usaha semakin sempit. Atas dasar itu, ia berharap Pilkada Tanjungpinang 2018 mendatang memberikan semangat baru. Sehingga ada upaya untuk menjadikan Tanjungpinang menjadi tujuan investasi.
“Persoalan lahan selama ini juga menjadi faktor mendasar. Selain itu saya juga tidak melihat ada hasil atas promosi yang dilakukan BP Tanjungpinang untuk menarik investasi ke Tanjungpinang,” tutup Bobby Jayanto.
Sebelumnya, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansayah bersama wakilnya Syahrul genap empat tahun memimpin Kota Tanjungpinang pada 16 Januari 2017 lalu. Pada kesempatan tersebut Lis menyampaikan capaiannya selama
memimpin Kota Tanjungpinang. Baik dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, tata kelola dan lingkungan, hingga peningkatan pelayanan publik.
Menurut Lis, bidang pelayanan pendidikan, pemerintah telah
melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru,
pembangunan sekolah SMP 16 Tanjungpinang Timur. Kemudian di bidang kesehatan, pemerintah telah memprioritaskan peningkatan jangkauam dan mutu pelayanan kesehatan. Seperti pembangunan puskesmas dengam standar ISO, IGD rumah sakit umum daerah, ruang hemodialisa (cuci darah), serta memberikan pelayanan selama 24 jam.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah terus mendorong peningkatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan memberi peluang bagi ekonomi kerakyatan bagi UMKM, mendatangkan investor, pengendalian inflasi dari TPID, dan
menurunkan tingkat penangguran menjadi 6,26 persen.(jpg)