batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengaku akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilaporkan ke DPRD Batam. Hasil pemeriksaan tersebut diakui menjadi perhatian serius pemerintah daerah saat ini.
“Hasil temuan BPK akan kita tindaklanjuti melalui Inspektorat Daerah dan SKPD terkait. Sekaligus memberikan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK,” ujar Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat Paripurna jawaban Wali Kota Batam atas pandangan fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam 2016, Senin (17/7).
Terkait kelebihan pembayaran gaji PNS di RSUD Embung Fatimah tahun anggaran 2016 juga menjadi perhatian Pemko agar tak terjadi lagi di masa yang akan datang.
“Selain itu, kita juga telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Aparatur RSUD Embung Fatimah agar lebih optimal lagi,” ujar Amsakar.
Ditambahkan dia, terkait belum maksimalnya realisasi pendapatan dari jasa layanan umum BLUD RSUD Embung Fatimah, hal ini disebabkan berkurangnya kunjungan pasien ke RSUD sebagai akibat peningkatan pelayanan di puskesmas. Disamping itu belum optimalnya kerjasama antara RSUD dengan BPJS Kesehatan dan beberapa pihak ketiga.
Amsakar juga menilai menjawab alasan tak tercapainya target pajak daerah tahun 2016 disebabkan oleh beberapa kendala seperti otensi pajak reklame yang hilang akibat dari pelebaran jalan di beberapa titik.
Pajak mineral bukan logam dan batuan masih menggunakan tarif harga satuan yang lama dan waktu pengerjaan proyek masih terbatas serta beberapa wajib pajak tidak memberikan alamat yang jelas sehingga proses penagihan tunggakan pajak terhambat
Rendahnya realisasi penerimaan BPHTB dikarenakan adanya moratorium Ijin Peralihan Hak (IPH) dari BP Batam terkait penataan ulang lahan-lahan bermasalah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disebabkan ditutupnya beberapa lokasi parkir di ruang milik jalan.
“Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum dari fraksi PKS. Selain itu, Alasan besarnya SILPA Tahun 2016 bila dibandingkan SILPA Tahun 2015 disebabkan karena adanya penghematan belanja di beberapa SKPD,” sambung Amsakar. (rng)