batampos.co.id – Legislator DPRD Kepri dapil Tanjungpinang, Rudy Chua khawatir Tanjungpinang akan mengalami kerusakan lingkungan. Karena semakin banyaknya masyarakat yang membangun sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara operasional proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO)Tanjungpinang tidak kunjung jalan.
“Sekarang ini kebutuhan air bersih untuk Tanjungpinang adalah 750 liter perdetik. Sedangkan kapasitas air yang tersedia hanya 300 liter perdetik,” ujar Rudy, Rabu (19/7) di Tanjungpinang.
Dijelaskan Rudy, sumber air yang diandalkan saat ini hanya bergantung pada Waduk Sei Pulai, dan Waduk Gesek. Sementara untuk pembangunan kebutuhan jangka menengah adalah berharap pada Waduk Kawal. Akan tetapi sudah tiga tahun ini, tidak ada progres yang menjanjikan.
“Untuk membangun waduk baru itu paling cepat membutuhkan waktu lebih kurang lima tahun. Sementara jumlah penduduk terus bertambah,” papar Rudy.
Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut juga menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik itu yang ada di Provinsi maupun Kota. Dijelaskannya, saat ini daerah resapan air di Sungai Pulai terus mengalami kerusakan. Sehingga menyebabkan tali-tali air yang ada menjadi tidak berfungsi.
Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih adalah dengan mengoperasional SWRO. Meskipun belum cukup, setidaknya bisa meminimalisir kebutuhan yang ada. Sembari menunggu pembangunan waduk lainnya.
“Gubernur dan Walikota harus segera membentuk tim untuk mendudukan persoalan. Karena kita yakin, banyak persoalan yang mengganjal, sehingga SWRO tidak kunjung diserahterimakan pengelolaanya,” paparnya lagi.
Masih kata Rudy, untuk merevisi Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MoU) juga membutuhkan waktu. Lebih lanjut katanya, sejauh ini tidak ada upaya baik Pemprov Kepri maupun Pemko Tanjungpinang untuk segera menuntaskan persoalan ini.
Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Tanjungpinang itu juga mengatakan, sekarang pembangunan sumur bor semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, dalam waktu dekat memang tidak terlihat konsekuensi yang disebabkan oleh sumur bor.
Akan tetapi beberapa tahun lagi, menyebabkan kerusakan lingkungan tentunya.
“Harusnya kita belajar dari pengalaman, kerisis air bersih tahun 2009. Kita sibuk ingin mencari hujan buatan sampai ke Jakarta. Kenyataan daerah Tanjungpinang sulit untuk menerapkan sistem tersebut,” jelas Rudy.
Ditambahkannya, Pemerintah Daerah sangat tidak siap dalam mengantisipasi terulangnya peristiwa yang lama. Ibaratnya adalah hendak memadamkan api, baru kalang kabut mencari air.
“Kita bersyukur kondisi sekarang ini, karena kebutuhan air masih ada. Sempat kemarau berkepanjangan, baru lintang pungkang,” cetus Rudy.
Pemko Sudah Rampungkan Perwako Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan Pemko Tanjungpinang sudah merampungkan Peraturan Walikota (Perwako) untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertanggungjawab mengelola proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang. Sehingga secara administrasi, pihaknya sudah menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan.
“Dari sisi administrasi sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi bagi kami. Karena kita sudah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan,” ujar Riono, kemarin.
Pria yang pernah meniti karir di lingkungan Pemprov Kepri tersebut menegaskan, dengan adanya Perwako tersebut, pihaknya sudah bisa menentukan siapa petugas yang tergabung dalam UPTD itu nanti. Masih kata Riono, Kepala UPTD SWRO akan dikendalikan pejabat eselon IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
“Secara teknis mereka yang ditunjuk nanti akan diberikan pendampingan selama enam bulan. Tentu waktu setengah tahun sudah cukup untuk mempelajari hal-hal teknis yang berkaitan dengan SWRO,” jelas Riono.(jpg)