Sabtu, 20 April 2024

1000 Warga Miskin Baru Dalam Sebulan di Kepri

Berita Terkait

Gambaran keluarga miskin Indonesia. Foto: mrisnawanbudianto.files.wordpress.com

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat jumlah penduduk miskin di Kepri periode September 2016-Maret 2017 bertambah 6.227 orang. Ini artinya bahwa dalam sebulan muncul 1000 warga Kepri yang miskin. Secara persentase, jumlah warga miskin meningkat dari 5,84 menjadi 6,06 persen atau naik 0,22 poin.

“Pada September 2016, warga miskin di Kepri tercatat 119.143 dan naik menjadi 125.370 orang per Maret 2017,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, Senin (24/7/2017).

Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kepri, kata Panusunan, sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dari 5,03 persen pada tahun 2016 turun di angka 2,02 persen pada triwulan I tahun 2017.
Selama periode September 2016-Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 5.301 orang dari 86.189 orang menjadi 91.490 orang. Demikian pula di daerah perdesaan secara absolut mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 926 orang.

“Jadi, angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2017 lebih tinggi dibanding angka garis kemiskinan di bulan September 2016,” kata Panusunan.

Panusunan menjelaskan, kriteria penduduk miskin adalah mereka yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Pemenuhan kebutuhan dasar ini direfleksikan dengan nilai rupiah per orang per bulan yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK).

Misalkan GK ditetapkan sebesar Rp 325.000 per orang per bulan. Sehingga jika ada satu keluarga dengan lima anggota keluarga yang terdiri dari tiga anak dan suami-istiri, hanya mendapatkan nominal Rp 300.000 per orang per bulan, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan miskin.

“Karena kemampuan memenuhi kebutuhannya berada di bawah GK,” jelasnya.
Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada Maret 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 67,47 persen. Sedangkan sumbangan garis kemiskinan bukan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017 adalah sebesar 32,53 persen.

Adapun komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di daerah perkotaan adalah beras, rokok, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sedangkan di daerah perdesaan adalah komoditas beras, rokok, telur ayam ras, dan gula pasir. Untuk komoditas bukan makanan, kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan adalah biaya perumahan, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.

“Dapat disimpulkan pada periode September 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan,” jelasnya.

Peningkatan jumlah warga miskin di Kepri ini sebagian besar disumbang oleh Batam. Dari 6.227 jumlah warga miskin di Kepri, 3.821 di antaranya merupakan warga Kecamatan Batuaji, Batam.
Camat Batuaji, Fridkalter, mengakui jumlah warganya yang masuk kategori miskin terus bertambah dari tahun ke tahun. “Dipastikan jumlahnya meningkat. Cuman persentasenya saya lupa,” ujar Fridkalter, Senin (24/7).

Dia mengatakan, jumlah penduduk miskin tersebar di semua kelurahan di wilayah batuaji. Namun yang terbanyak terdapat di Kelurahan Tanjunguncang dan Kelurahan Kibing, yakni sebanyak 2.000 jiwa. Menurut dia, meningkatnya jumlah warga miskin ini merupakan dampak langsung dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Batam secara umum.

“Melihat kondisi sekarang, dipastikan jumlah warga miskin di setiap kelurahan bertambah,” kata Fridkalter.

Menurut Fridkalter, di antara kriteria warga miskin di wilayahnya dilihat dari beberapa indikator.  Antara lain penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, tidak memiliki rumah, rumah yang beralaskan tanah, tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Fridkalter mengklaim, sejauh ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah warga miskin. Di antaranya dengan menyalurkan bantuan sembako murah atau beras miskin, program keluarga harapan (PKH), pasar murah, dan msaih banyak lagi. (rng/cr19)

Update