batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyoroti penampungan limbah hasil olahan proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang. Karena kerusakan yang terjadi sekarang ini berdampak pada terkontaminasinya sumur warga yang berada disekitar SWRO.
“Pada prinsipnya kita sangat menginginkan proses serahterima SWRO cepat terlaksana. Hanya saja ada beberapa hal yang mengganjal dan itu tidak bisa kita terima,” ujar Lis, Rabu (26/7) di Tanjungpinang.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, rusaknya bak penampungan limbah SWRO sudah menyebabkan sumur warga menjadi asin. Karena masih menjadi tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera), Ia meminta bagian yang rusak segera diperbaiki.
“Kita mengharapkan bak penampungannya dilapasi dengan fiber. Kita khawatir, meskipun sekarang diperbaiki, tetap berpotensi untuk merembes,” jelas Lis yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang, Hendri tersebut.
Selain itu, Walikota Lis juga sudah punya ancang-ancang untuk mengevaluasi tarif air SWRO. Menurutnya harga Rp 19,500 permeter kubik masih bisa disesuaikan lagi. Disebutkannya, untuk mengurusi pelayanan dan pengelolaan SWRO nanti, pihaknya sudah menunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah Dinas Pekerjaan Umum.
“Soal harganya masih bisa kita bicarakan lagi. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat prima, operasional terjamin tentu itu yang kita harapkan,” tutup Lis.
Terpisah, Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan pihaknya sudah melakukan penelusuran di lapangan dan meminta penjelasan dari pihak operator SWRO. Disebutkannya, pada bulan Agustus nanti sudah masuk tahap uji coba gratis. Karena masyarakat tidak dikenakan tagihan. Meskipun demikian, tetap akan ada penagihan yang dilakukan.
“Sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa pemakaiannya. Dengan begitu bisa mengukur kemampuan dalam menggunaan fasilitas air SWRO,” ujar Rudy Chua, kemarin.
Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, untuk uji coba gratis ini hanya bisa dilakukan dibeberapa lokasi. Yaitu Jalan Pos, Pasar Ikan, Pelantar II, Pasar, Jalan Gambir, Jalan Bintan, Tengku Umar, dan Jalan Ketapang.
“Kebijakan ini disebabkan ada beberapa kerusakan serius untuk wilayah-wilayah yang ada di dalam Zona B. Sehingga membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk perbaikan,” jelas Rudy.
Masih kata Legislator Komisi II DPRD Kepri itu, untuk perbaikan bagian-bagian yang rusak, pihak kontraktor masih akan membantu. Sedangkan untuk kebutuhan operasional selama enam bulan menjadi tanggungjawab Satker. Kemudian setelah itu, baru dibawah UPTD.
“Kita berharap, tim UPTD yang sudah ditunjuk bisa menyerap tatacara mengelola SWRO. Sehingga ketika ditinggal pendamping, pelayanan tetap berjalan dengan baik,” tutup Rudy.
Seperti diketahui, SWRO selesai dibangun sejak Februari 2014 lalu. Dari beberapa kali Pembangunan, sudah menelan anggaran sekitar Rp 97 miliar APBN dan APBD Kepri. Akan tetapi SWRO dengan kapasitas 50 liter perdetik tersebut belum bisa memenuhi bagi kebutuhan air 4.000 rumah tangga di Kawasan Kota Lama Tanjungpinang hingga ke saat ini.(jpg)