batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea menyatakan, dana sekitar Rp 60 miliar yang merupakan pungutan dari tambat-labuh yang bisa dicairkan itu bisa menangkal defisit yang bisa saja terjadi pada penyusunan anggaran perubahan nantinya.
“Tadinya bisa dikaver seandainya Pak Gubernur menandatangani Pergub mengenai tambat-labuh itu. Lumayan itu ada Rp 60 miliar,” kata Hotman, kemarin.
Angka itu, sambung Hotman, adalah raihan estimasi yang bisa saja diperoleh Pemprov Kepri sampai akhir tahun. Mengingat kini Badan Pengusahaan Batam tidak lagi dibenarkan mengambil pungutan tersebut. Namun, yang bikin heran Hotman adalah belum adanya keseriusan Gubernur Nurdin menindaklanjuti peluang tersebut.
“Justru itu saya juga bingung. Awal bulan kemarin saya ketemu beliau di Hotel Harmoni One, saya sampaikan, beliau bilang mana suratnya bisa ditandatangani, ternyata sampai sekarang belum ditandatangani juga,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Lantas, apakah benar akan terjadi defisit keuangan pada penyusunan anggaran perubahan tahun ini? Hotman tidak dapat menampik kemungkinan tersebut. Menurutnya, sangat besar kemungkinan terjadinya defisit. Terlebih juga jumlah sisa penggunaan anggaran di tahun sebelumnya juga kurang Rp 99 miliar. Hal ini membuat Pemprov Kepri harus bekerja keras agar keuangan tetap stabil.
Pemangkasan adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Hotman menilai, dalam melakukan pemangkasan, Pemprov Kepri harus bijaksana. Program-program yang berkenaan dan bermanfaat langsung dengan orang banyak, ada baiknya dipertimbangkan pemangkasannya.
“Defisit pastinya belum tahu, tapi jika memang harus dilakukan pemangkasan, yang jelas harus dilakukan dari program yang belum berjalan,” tegas Hotman.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Naharuddin mengatakan, untuk postur APBD-P sendiri, diperkirakan akan mengalami penurunan. Sebab, hasil Silpa diperkirakan menurun. Namun demikian, sektor penerimaan lain masih diharapkan dapat meningkat khususnya disektor-sektor penerimaan baru. (aya)