batampos.co.id – Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bintan melakukan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta, Selasa (1/8). Konsultasi ini terkait masalah tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Bintan sesuai PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ketua Banleg DPRD Kabupaten Bintan, Daeng M Yatir mengatakan, dirinya bersama tujuh orang anggotanya melakukan konsultasi masalah tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Bintan. Konsultasi ini menurutnya harus karena tidak bisa menaikkan begitu saja tunjangan.

“Harus ada payung hukum yang jelas, baru bisa naik,” katanya.

Dari hasil konsultasi nanti, ia mengatakan, akan dibahas secara intensif di Baleg untuk merumuskan dan menurunkan PP 18 tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tunjangan unsur pimpinan dan anggota DPRD Bintan.

Untuk diketahui, anggota dewan masing-masing menerima tunjangan keluarga, tunjangan reses, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan perumahan. (cr21)

Respon Anda?

komentar