batampos.co.id – Pengusaha di Bintan mendorong realisasi pembangunan jembatan Batam dan Bintan (Babin) karena bisa memaksimalkan potensi dua daerah. Selain itu, wilayah Bintan dan Tanjungpinang yang sepulau akan banyak diuntungkan atas pembangunan jembatan.

Pengusaha asal Tanjunguban, Indra Setiawan mengatakan, banyak keuntungan yang akan di dapat masyarakat Bintan jika Batam dan Bintan terkoneksi jembatan. Menurutnya, petani yang ada di Bintan dapat dengan mudah memasarkan hasil taninya.

Karena, menurutnya, hasil pertanian di Bintan masih dikuasai tengkulak atau ada juga petani yang menjual hasil pertanian langsung ke pengecer. “Kalau ada jembatan, petani bisa menjual hasil taninya langsung,” katanya.

Dampak positifnya, adalah harga kebutuhan pokok di Bintan akan semurah Batam. Sebab, kebutuhan pokok di Batam akan dapat langsung didistribusikan ke Bintan dan Tanjungpinang. “Selama ini barang di Batam dan Bintan didatangkan dari Jakarta, tapi ketika kita mengambil barang dari Batam selalu dipersulit,” katanya.

Indra menjelaskan, pengusaha di Batam maupun Tanjungpinang bukannya tidak mau secara langsung mendatangkan barang dari Jakarta. Namun, karena kuotanya sedikit, sehingga semua barang harus melalui Batam.

“Misalkan saja tepung kita mau order 100 ton. Itu harus berbagi dengan dua atau tiga pengusaha lain, baru bisa didatangkan. Itu pun terkadang ada pengusaha yang stoknya masih ada, jadinya mau tidak mau kami ke Batam juga,” tuturnya.

Di sektor pariwisata, menurutnya juga akan terdongkrak. Kunjungan wisatawan lokal dipastikan meningkat. Terlebih selama ini, banyak masyarakat Batam yang berlibur untuk menikmati objek wisata di Bintan. Adanya jembatan ia memastikan masyarakat Batam yang menyeberang ke Bintan bisa meningkat. “Sangat baik untuk kita. Karena banyak wisata lokal di kita yang bisa dijual,” tuturnya.

Hanya, dia meminta agar apabila jembatan Babin terealisasi, sebaiknya pemerintah daerah dan pusat yang berada di daerah duduk bersama. Agar aturan aturan yang berseberangan atau yang menyulitkan pengusaha bisa dirampingkan atau disederhanakan.

“Seperti aturan PPN 10 persen untuk kendaraan. Kan Batam dan Bintan masih satu provinsi, kenapa hanya Batam yang diistimewakan,” katanya.
Kalau perlu, ia berharap kawasan free trade zone di Bintan dibuat menyeluruh seperti di Batam. (cr21)