batampos.co.id Р Persoalan lahan sengketa antara warga delapan kampung di Tanjunguban dengan TNI AL kembali mencuat saat dialog antara perwakilan masyarakat delapan kampung dan pemerintah daerah di Gedung Nasional Tanjunguban, Minggu (6/8).

Dialog dihadiri Asisten I bagian Pemerintahan Setdakab Bintan Ismail dan Kabag Agraria Kabupaten Bintan Henrio Karyadi serta Camat Bintan Utara Azwar. Juga perwakilan masyarakat delapan kampung yakni Retna. Sementara itu tidak ada tamu undangan dari pihak TNI AL.

Dari dialog itu, warga meminta pemerintah daerah kembali memfasilitasi lahan yang dinilai masih sengketa tersebut dengan pihak TNI AL. Dari pemerintah sendiri akan mencoba membangun komunikasi dengan TNI AL dan menawarkan solusi tukar guling lahan.

Kabag Agraria Pemkab Bintan Henrio Karyadi membenarkan adanya dialog tersebut. Ia mengatakan, yang mengadakan dialog tersebut adalah forum perwakilan masyarakat delapan kampung, sedangkan¬†pemerintah sebatas undangan. “Mereka minta ke pemda untuk dimediasi kembali,” kata Henrio.

Sejauh ini, ia menyebutkan pemerintah sudah melakukan langkah konkrit antara lain menemui pihak masyarakat yang tergabung di forum pembebasan lahan dan pihak TNI AL.

“Beberapa bulan yang lalu kita sudah jumpa Kafasharkan Mentigi. Ke depan kami agendakan jumpa Danlantamal. Hanya waktu itu ada pergantian pucuk pimpinan sehingga harus ditunda,” ujar Henrio lagi..

Ia mengatakan, sudah menjadwalkan kembali akan menemui Danlantamal melalui asisten logistik. “Intinya kami berusaha untuk menyamakan persepsi dengan TNI AL, bagaimana penyelesaiannya,” terangnya.

Diakuinya, ketika masa Bupati Ansar Ahmad sudah dilakukan pendekatan hanya belum ada titik temu. Di masa pemerintahan yang baru ini, pihaknya kembali menyelusuri ada kemungkinan solusi yang terbaik.

“Dulu memang Pemkab menawarkan tukar guling lahan. Maka itu, kami berusaha menyamakan persepsi apakah ada tukar guling lahan itu masih bisa atau ada jalan keluar lebih baik lagi,” jelas Henrio.

Dari pendataan di tahun 2014, ia mengatakan, di lahan delapan kampung itu yang ditempati penduduk sekitar 32 hektare. Semisal TNI AL menerima tawaran tukar guling lahan, ia mengatakan, pemerintah daerah akan mempelajarinya lebih dahulu. Sebab untuk membeli lahan baru untuk proses lahan tidak bisa. Karena itu, pihaknya menawarkan lahan yang ada.

“Kita akan terus berusaha, tapi kami juga minta masyarakat bersabar,” katanya.

Camat Bintan Utara, Azwar mengatakan, dialog itu sebatas silaturahmi warga yang ada di tanah sengketa. “Saya belum dapat hasilnya, karena saya ikut di awal saja,” ujar Azwar.

Ketua Forum pembebasan lahan sengketa, Diki Arfandi mengatakan, pihaknya cuma mempertanyakan sudah sejauh mana langkah pemerintah terkait sengketa lahan delapan kampung dan TNI AL di Tanjunguban.

“Tadi dari pemerintah sudah memaparkan langkah apa yang akan mereka lakukan, jadi kita tunggu saja hasilnya,” ungkapnya.

Sumber di TNI AL membenarkan pertemuan itu. Hanya pihak TNI AL tidak diundang di pertemuan itu. “Kami tidak komentar, karena kami tidak diundang. Kalau soal lahan ditangani bagian faslan di Lantamal,” katanya singkat. (cr21)

Respon Anda?

komentar