Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meyakini perekonomian Batam yang tengah lesu akan bangkit kembali. Syaratnya, seluruh elemen masyarakat harus menyatukan visi dan misi memajukan Batam.

“Badai pasti berlalu. Setelah ini, Batam akan bangkit kembali. Pemko nanti akan betul-betul mengutamakan pelayanan, tidak ada lagi tawar menawar. Pelayanan nomor satu,” kata Rudi saat menjadi pembicara utama dalam Forum Grup Diskusi (FGD) bertemakan “Mencari Solusi Atas Kelesuan Ekonomi” di Gedung Graha Pena, Rabu (9/8).

Sejak kepemimpinannya, Rudi mengaku berupaya mengubah cara berpikir PNS Pemko Batam. Mereka dituntut untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya coba kejar hal itu, supaya pelayanan sedap, hebat, dan memuaskan,” ungkapnya.

Selain itu, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Batam ini optimis konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat membawa perubahan positif bagi Batam.

KEK diyakini akan mengubah wajah perekonomian Batam. Mengapa Rudi begitu optimis dengan KEK? Karena ia percaya jika KEK berlaku, maka Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan lebih mudah menatanya sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Rudi mengaku ia telah berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dan ia juga berani menjamin bahwa wilayah Rempang-Galang (Relang) akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun untuk pengelolannya masih dirumuskan oleh Kementerian Perekonomian, apakah dikelola oleh Pemko Batam, apakah BP Batam, atau dikelola bersama.

“Ada tiga opsi, jika diberikan ke Pemko Batam, maka saya ikhlas perizinan di Pemko Batam diserahkan ke BP Batam seperti IMB dan lainnya. Namun jika masuk wilayah Relang, harus ikuti peraturan Pemko Batam,” terangnya.

Untuk prosesnya, Rudi yakin akan lebih cepat karena hanya tinggal menunggu keputusan dari Darmin dan ketetapan presiden.”Tak ada opsi lagi, kami akan desak terus. Soalnya Batam sudah prihatin,” tegasnya.

Jika Relang diberikan kepada Pemko, maka Rudi berharap KEK-nya nanti lebih mengutamakan pariwisata. “Pariwisata akan dihidupkan. Membangunnya akan lebih mudah nanti,” cetusnya.

Terkait polemik Pemko-BP Batam yang terkesan tak bisa akur, Rudi tak menafikan. Namun ia mengajak BP Batam melupakan masa lalu, kemudian bersama menata Batam menjadi lebih baik. “Kita harus ikhlas bekerja untuk publik, tak perlu lagi saling menyalahkan,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, jika persoalan regulasi yang menghambat Batam itu penyelesaianya ada di pemerintah pusat, ia juga mengajak BP Batam dan elemen masyaralat lainnya bersatu ke pusat untuk memperjuangkannya. “Kita harus serius, kita ini sudah tua, sebentar lagi mati. Makanya ayo bersama menyelesaikan semua persoalan,” pinta Rudi, lagi.

Khusus untuk persoalan di level Pemda, Rudi juga membuka ruang kepada BP Batam untuk sama-sama menyelesaikannya secara cepat. “Hanya kitab suci tak bisa diubah. Jadi berhentilah kita bertengkar, capek,” ujarnya.

Dalam FGD yang digelar untuk menyambut ulang tahun Batam Pos ke-19, petinggi-petinggi dari seluruh stakeholder penting di Batam hadir untuk menyumbangkan pendapat dan idenya. Selain Walikota Batam, turut hadir juga Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Ok Simatupang dan Tjaw Hoeing, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Kepala Cabang BTN Batam, Ali Irfan, Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kadin Kota Batam, Ariyanto, Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Kepri, Daniel Samzon, Direktur Small Entrepeneur, Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Batam, Irfan Widyasa, Ketua Penasihat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kepri, Wirya Silalahi dan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri.

FTA Tak Kunjung Terealisasi

Ok Simatupang menjadi pihak yang pertama menanggapi pemaparan Walikota. Ia mengaku kalangan industri saat ini mengalami kebingungan dalam menatap masa depan.

“Besok pagi apa yang mau dikerjakan. Gak bisa diomongin lagi lah. Di Batamindo, banyak orang yang ngetuk-ngetuk kaca mobil untuk minta pekerjaan, bahkan ada yang minta makan dan ada yang ojeknya dijual untuk bisa bertahan hidup,” jelas Ok.

Ia menyadari bahwa meskipun investasi mulai berdatangan, tapi butuh waktu untuk merealisasikannya. Sehingga pemerintah harus menciptakan solusi tepat dan mampu diandalkan dalam jangka pendek.

“Salah satunya adalah penerapan Free Trade Agreement (FTA) di dalam wilayah FTZ. Ini yang kami tunggu-tunggu. Karena pemerintah sudah janji untuk merevisi PMK-nya pada 17 Juli. Tapi sampai sekarang belum ada kabar kapan revisinya keluar,” ujarnya.

Ia meyakini dengan adanya FTA nanti, maka perusahaan-perusahaan industri di Batam akan melakukan ekspansi.”Daya saing bertambah dan tentu saja akan ada perekrutan tenaga kerja baru,” katanya.

Senada dengan Ok, Wakil Ketua Koordinator HKI Kepri, Tjaw Hoeing menilai jika FTA berlaku, maka aktivitas lalu lintas kapal yang membawa barang produksi jadi dari Batam menuju Jakarta akan semakin meningkat. Sehingga biaya logistik Batam – Jakarta yang selama ini mahal bisa ditekan sedemikian rupa karena frekuensi keberangkatan kapal yang marak.

“Selain itu harus tetapkan upah buruh yang kompetitif. Jangan bandingkan lagi dengan wilayah lainnya di Indonesia, tapi skalanya sudah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia termasuk yang paling mahal,” katanya.

Sehinngga untuk memuluskan hal tersebut, kalangan industri meminta Walikota bisa mengakomodirnya dengan berbicara ke pemerintah pusat. “Sehingga kebijakan FTA yang meniadakan bea masuk sebesar 10 persen ke daerah pabean bisa ditiadakan,” harapnya.

Rudi sendiri langsung merespon dengan menyatakan siap memperjuangkannnya. “Tapi tak bisa Pemko sendiri, harus sama-sama, kita ke pusat,” tegasnya lagi.

Properti Pasti Bangkit

Lalu bagaimana dengan kalangan properti. Ketua DPD REI Batam, Achyar Arfan juga memiliki keyakinan yang sama dengan Walikota bahwa badai pasti berlalu. “Setelah melewati badai, kami pasti akan semakin kuat. Properti akan bergerak lagi karena industri akan berpacu kembali,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah agar memperbaiki terus pelayanan kepada masyarakat. “Dari segi pelayanan harus transparan,” harapnya.

Sedangkan Ketua Penasihat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kepri, Wirya Silalahi menilai pemerintah saat ini, khususnya BP Batam terlalu fokus pada urusan lahan dan investasi. “Mereka melupakan persoalan utama bahwa sudah terjadi ratusan ribu PHK dan banyaknya industri yang tutup,” jelasnya.

Bentuk pelayanan kepada masyarakat harus diperbaiki. Ia mengaku heran mengapa pelayanan perizinan lahan, khususnya IPH sangat lambat. “Besar sekali pengaruhnya terhadap pengembang seperti kami,” cetusnya.

Kepala cabang BTN Batam, Ali Irfan juga mengungkapkan kegelisahannya karena BTN masih harus bekerja keras di penghujung tahun untuk mengumpulkan target realisasi kreditnya. “Kami kejar target Rp 1,4 triliun. Rp 400 miliar terealisasi, Rp 300 miliar dalam tahap ACC dan sisanya masih harus dicari,” jelasnya.

Menurut Ali yang baru beberapa bulan menjabat sebagai pimpinan tertinggi BTN Batam, ruli merupakan masalah utama dalam pengembangan Batam. Karena ruli berdiri secara ilegal di atas lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara produktif.

Ia kemudian menawarkan solusi kepada pemerintah lewat bantuan pendanaan pembangunan rusunawa.”Kami siap bantu. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami. Jika Walikota ingin lebarin jalan, maka kami juga siap bantu,” ujarnya.

Investasi Melambat

Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putera yang hadir kembali membenarkan ekonomi Kepri saat ini memang mengalami penurunan. Terbukti ketika BPS Kepri mengeluarkan rilis yang menyatakan ekonomi Kepri pada triwulan kedua hanya tumbuh 1,52 persen. Jauh menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 5,17 persen.

Selain faktor global, ia menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan perlambatan tersebut. Salah satunya rendahnya serapan anggaran di Pemda. “Investasi lambat dan belum optimalnya serapan anggaran,” jelasnya.

Gusti berharap pemerintah daerah segera mendorong penyerapan anggaran dalam waktu dekat ini, jangan menunggu hingga akhir tahun. “Jika selesai cepat maka kontraktor akan jalan,” unggahnya.

Orang nomor satu BI Kepri ini juga mendukung pemberlakuan FTA. Makanya BI berupaya mendorong supaya kartu-kartu akses, keamanan, dan lainnya dilengkapi chip. “2018, semua kartu pakai chip. Sehingga akan mendorong industri yang membuat chip untuk berkembang disini,” katanya lagi.

Ia paham industri yang membuat chip tentu saja membutuhkan tenaga kerja berskill tinggi. Untuk saat ini, Batam memang masih kekurangan tenaga berskill, sehingga pendidikan mengenai industri perlu digalakkan di Batam.

“Vokasi pendidikan itu penting untuk menciptkan tenaga ahli yang kompeten,” cetusnya.

Gusti juga meminta para pengambil kebijakan di daerah berhenti saling menyalahkan dan berhenti mengeluh. Menutur Gusti, Batam tetap memiliki daya tarik, meski ekonominya kini melambat. Untuk itu, diperlukan kreatifitas atau inovasi-inovasi baru untuk menghidupkan kembali ekonomi Batam.

“Saya percaya ekonomi Batam bisa bangkit lagi. Kalau Batam bangkit, Kepri juga ikut bangkit karena 60 persen perekonomian Kepri disumbang Batam,” ujarnya.

Ia mencontohkan industri shipyard yang benar-benar mati suri. Gusti bahkan menyebut, jika sebelumnya yang bekerja di sektor shipyard mencapai 250 ribu pekerja, kini tersisa 30 ribu. Gusti pun tak yakin yang tersisa itu sampai 30 ribu.

“Ke depan kita butuh industri shipyard yang produknya berupa kapal besar sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Tak perlu banyak industrinya, sedikit kalau skalanya besar juga menarik,” katanya.

Irfan dari IMA Chapter Batam memberikan solusi untuk menggairahkan ekonomi Batam. Ia menjelaskannya secara berapi-api di depan Walikota Batam.

“Tidak ada jaminan KEK atau otonomi khusus akan lebih baik. Belum lagi biaya dan risikonya. Solusi masalah aturan di Batam perlu pengaturan kewenangan pemerintah daerah di FTZ sesuai amanat UU Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Batam juga menurutnya perlu industri alternatif yang dapat bertahan untuk jangka panjang. “Industri yang bernilai ekonomi tinggi, banyak menyerap tenaga kerja, memiliki ceruk pasar dan mampu bersaing,” jelasnya.

Lalu solusi berikutnya adalah perluasan FTZ ke Tanjungsauh. “Dan komunikasi intens antara pemerintah, pengusaha, pers dan politik,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi berbagai persoalan di Batam, khususnya terkait dengan pelayanan BP Batam, Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andianto mengatakan, pihaknya memang masih terus berbenah.

“Kalau soal IPH (izin peralihan hak, red), memang masih ada sekitar 1000 berkas belum selesai. Masalahnya bisa dari kami, bisa juga dari warga, dokumen mereka tak lengkap. Tapi tetap kita akan carikan solusi,” kata Andi.(leo/nur)

Respon Anda?

komentar