batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Makruf Maulana, mengimbau para pengusaha dan badan usaha milik negara agar menurunkan sewa tempat usaha yang mereka kelola untuk menghindari makin banyak tempat usaha yang tutup akibat krisis ekonomi.
Selain itu, Kadin Kepri juga meminta pemerintah daerah menunda pemungutan pajak dan retribusi restoran, spa, dan hiburan sebesar 35 persen.
Sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kepri semester pertama 2017 hanya tumbuh 1,52 persen menempatkan Kepri urutan terendah kedua di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, Kepri merupakan terendah pertama.
Agar pertumbuhan ekonomi Kepri pulih kembali, Kadin Kepri mengusulkan semua pihak bekerjasama menurunkan tarif sewa atau memberikan diskon tempat usaha, minimal dalam satu tahun ke depan. Pengelola mall, hotel, jasa transportasi darat, laut dan udara, kawasan industri, industri pariwisata, sampai biro jasa agar menurunkan tarif sewa. Tujuannya agar para pengusaha bisa terus berusaha dan menghindari penutupan usaha yang akan berujung pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kadin mengimbau semua stakeholder menurunkan sewa agar para tenant tidak tutup,” kata Maulana, Kamis (10/8).
Ketua Kadin Kepri periode 2014-2019 ini meminta partisipasi semua pihak dalam kondisi sulit ini. “Tahun-tahun sebelumnya tentu pengusaha sudah pernah menikmati keuntungan dari kondisi ekonomi yang tumbuh tinggi. Saat ini, waktunya membalas dengan memberikan diskon atau sewa murah agar ekonomi pulih,” ucapnya.
Menurutnya, di saat situasi sulit seperti sekarang ini, kebijakan menaikkan sewa tidaklah tepat. Lebih baik menurunkan sewa atau memberikan diskon, dengan tetap memperhitungkan besaran tagihan listrik dan air.
“Kadin meminta agar komponen sewanya saja yang diturunkan. Saya yakin para stakeholders siap membantu agar roda ekonomi berputar lagi,” terang Maulana.
Target yang ingin dicapai dengan penurunan sewa, menurut Maulana, adalah menjaga agar pelaku usaha tetap eksis, minimal bisa menutup biaya operasional sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
“Sekarang biarlah pengusaha yang berinisiatif membantu pemulihan ekonomi. Kita harap Pemprov Kepri dan Pemko Batam juga menciptakan terobosan untuk bahu membahu mengatasi kesulitan ekonomi Kepri saat ini,” kata Maulana.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ekonomi saat ini. Sejumlah tenant di mall atau hotel sampai kawasan industri, galangan kapal, dan usaha jasa
mulai tutup karena tidak mampu membayar sewa. Di satu sisi omset semakin menurun atau order yang terus berkurang.
Daya beli konsumen juga makin menurun. Kondisi ekonomi Kepri saat ini menjadi isu yang hangat dibahas kalangan pengusaha. Bahkan masalah ini menjadi salah satu bahasan serius para pengusaha pada Rapat Pimpinan Kadin Kepri yang akan digelar 28 Agustus 2017 di Karimun.
“Para rapim Kadin kami akan minta masukan dan solusi dari para pengusaha agar segera bangkit kembali,” paparnya.
Pengalaman di berbagai negara, lanjut Maulana, ketika terjadi krisis ekonomi, maka berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan kepada pelaku usaha agar tetap bisa eksis. “Bahkan di Amerika Serikat saja ketika perusahaan terancam bangkrut beberapa tahun lalu, pemerintah Amerika memberikan bailout.”
“Tujuannya hanya satu: agar jangan sampai tutup. Karena jika terjadi penutupan, dampaknya makin lebih luas,” imbuhnya.
Tentu saja di Kepri keterlibatan pemerintah tidak perlu sampai sebesar itu. Paling tidak menjaga kondisi ekonomi tetap kondusif, termasuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha agar dalam jangka tidak terlalu lama, bisa mengembalikan angka pertumbuhan ekonomi Kepri di atas 7 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kepri, menurut Maulana, sudah selayaknya lebih tinggi daripada provinsi lain karena di Kepri ada berbagai fasilitas yang tidak diperoleh daerah lain. Misalnya fasilitas kawasan perdagangan bebas atau free trade zone yang diperoleh daerah Batam, Bintan, dan Karimun.
“Para pengelola kawasan FTZ harus berpikir lebih keras, agar tidak fokus pada kenaikan tarif, tetapi memberikan insentif bagi dunia usaha agar bisa bergairah kembali,” ujarnya.
Ketika industri pengolahan mengalami penurunan, industri pariwisata sampai jasa kuliner harus didorong berkembang sehingga ekonomi kerakyatan terus tumbuh.
“Dimohon penundaan kenaikan pajak restoran, hiburan dan spa sampai 35 persen karena saat ini sektor pariwisata yang menjadi andalan,” ujarnya.
Maulana menyatakan adalah hal yang sangat menyedihkan ketika punya banyak fasilitas, punya letak geografis yang strategis, tetapi justru ekonominya tumbuh rendah. “BP Batam sebagai pemegang kendali utama pembangunan ekonomi dan industri harus berpikir keras agar ekonomi Batam bisa berkembang, bukan sebaliknya malah sibuk dengan aturan-aturan baru yang sering kontradiktif dengan kebutuhan dunia usaha saat ini,” katanya.
Maulana mencontohkan kebijakan menaikkan tarif UWTO, sewa jasa pelabuhan dan bandara. “Keputusan seperti itu justru tidak mendukung kebangkitan ekonomi Batam,” tegasnya.
Oleh karena itu, BP Batam dinilai punya andil atas kondisi ekonomi saat ini. “BP harus ikut bertanggungjawab atas kondisi ekonomi saat ini,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Maulana juga menilai langkah yang dilakukan Pemko Batam seperti pelebaran jalan, sudah baik dalam rangka mempercantik wajah kota sekaligus untuk menambah daya tarik wisata. Akan tetapi, dia meminta Pemko jangan melupakan para pelaku UKM yang menjadi korban pelebaran jalan.
“Pelebaran jalan Kadin dukung, tetapi jangan melupakan para pelaku UKM yang
kena dampak pelebaran jalan, mereka harus didukung agar terus beraktivitas,” pintanya. (leo)