Elfansuri. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Hingga saat ini persoalan tumpang tindih lahan pembangunan gedung sri serindit Ranai belum selesai. Pasalnya pemilik lahan yang sah masih menuntut ganti rugi pembebasan lahan yang belum
dibayar pemerintah.

Pembebasan ganti rugi lahan tanpa melalui pemiliknya yang sah, namun melalui  mantan anggota DPRD Natuna tahun 2008 lalu. Karenanya kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Alfansuri sebagai pemilik lahan sangat dirugikan atas kegiatan pembebasan lahan oleh Pemerintah. Ia mengaku baru mengetahui lahan sekitar seper empat hektar sudah dibebaskan sekitar tahun 2011 lalu. Ketika lahan yang berada di jalan Yos Sudarso
disamping kantor DPRD tersebut akan dijual.

“Persoalan bebas lahan ini sudah lama, tahun lalu sudah dilaporkan ke
polisi. Tapi belum ada tindak lanjut. Sekarang akan lanjutkan proses
perdata di Pengadilan Negeri,” kata Elfansuri di Ranai, Senin (14/8).

Diterangkan Elfansuri, lahan miliknya sudah dibuatkan sertifikat
kantor pertanahan tahun 1994 setelah dihibahkan orangtuanya. Namun
tahun 2006, kantor Kelurahan menerbitkan Alashak tanah yang sama untuk
dibebaskan Pemerintah Daerah.

Padahal data alashak di kantor Kelurahan sudah tercatat saat tanahnya
diterbitkan sertifikat tahun 1994. Kini bersama keluarganya menuntut
pertanggung jawaban Pemerintah Daerah, agar mengembalikan kerugian
atas ganti rugi lahan yang disalahgunakan. Karena seharusnya luas
lahan 1.462 meter persegi menjadi 1.384 meter persegi.

Semestinya pemerintah mengkroscek kebenaran dokumen surat tanah.
Apalagi Kelurahan menerbitkan alashak lahan yang sudah disertifikat.
Sebenarnya data alashak nama saya juga dikantor Kelurahan Ranai,
kenapa diterbitkan lagi surat jual beli kepada Wahyudi dan dijual oleh
Abdul Rahman.

“Kami sangat mengalami kerugia, tanah yang menjadi hak kami sudah
dicaplok Pemerintah. Dengan dasar alashak dan surat jual beli dari
Wahyudi, sekarang anggota DPRD Anambas,” kata Elfansuri.

Menurutnya, pembebasan lahan dari Pemerintah tersebut untuk menambah
halaman Gedung Sri Srindit. Namun pihak keluarganya menduga, saat
pembebasan dilaksanakan terdapat permainan aparat pemerintah. Karena
lahan tersebut sudah jelas pemiliknya.(arn)

Respon Anda?

komentar