batampos.co.id – Tingginya target penerimaan pajak pada 2018, yakni sebesar Rp 1.609,4 triliun, ditanggapi beragam kalangan pengusaha di Batam. Namun umumnya mereka menilai kebijakan ini dapat mengganggu dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu saat ini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, mengatakan seharusnya pemerintah realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Ia menilai, target tersebut kurang tepat dipasang tahun depan.

“Kalau pemerintah pusat dan daerah terlalu ngotot, ini akan mengganggu iklim usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi kita juga,” kata Cahya, Senin (21/8).

Mestinya, kata dia, saat ini pemerintah fokus memulihkan kondisi ekonomi. Sebab jika iklim usaha sudah membaik, otomatis pendapatan dari sektor pajak juga akan meningkat.

“Kalau usahanya lancar, tentu akan banyak lapangan kerja, bayar pajak ke negara dan daerah juga lancar,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk. Kata dia, saat ini para pengusaha berharap pemerintah memikirkan langkah cepat untuk mengembalikan keadaan ekonomi menjadi stabil kembali.

Jika kondisi dunia usaha baik, maka setinggi apapun target penerimaan pajak pasti bisa dicapai. “Kalau pengusahanya sukses pasti bayar pajak. Makanya pemerintah harus punya rencana yang matang dan koordinasi antar instansi yang baik, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi,” kata Jadi, kemarin.

Selain itu, menurut Jadi, kenaikan target penerimaan pajak harus diiringi dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki dunia usaha.

Sedangkan Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, berpendapat target penerimaan pajak harusnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi.

“Tergantung situasi ekonomi, jika kondisinya baik, maka semakin banyak pajak yang dibayar,” ungkap

Menurut dia, saat ini kondisi ekonomi cenderung menurun. Seharusnya, pemerintah harus tetap mengambil langkah hati-hati dalam menentukan kebijakan. Bukannya menaikkan target pajak, mestinya pemerintah justru memberikan insentif bagi pengusaha.

Salah satu contoh adalah wacana pemerintah yang ingin menurunkan pajak penghasilan (PPh) dari Badan Usaha. “Jika menaikkan tarif, tidak segampang itu. Tapi jika diturunkan itu bagus,” harapnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam juga sudah mengambil kuda-kuda untuk memaksimalkan penerimaan target perpajakan yang semakin meningkat tahun depan.

Kepala KPP Madya Batam, Arman Imran mengatakan caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). “WP di KPP Madya merupakan WP pilihan, tinggal bagaimana caranya untuk fokus meningkatkan kepatuhan,” ujarnya.

Arman menuturkan ada 1005 WP di KPP Madya Batam dan jumlah tersebut tidak bisa ditambah lagi. Jika ada WP baru maka bisa mendaftar di KPP Pratama Batam.

Untuk meningkatkan kepatuhan WP, ada berbagai cara akan dilakukan oleh KPP Madya Batam. Cara-cara tersebut antara lain melalui sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan kerjasama data dengan pihak terkait seperti Bea Cukai atau BC. (leo)

Respon Anda?

komentar