Sejumlah kapal terparkir dikawasan galangan kapal Tanjung Uncang Batuaji, Sabtu (18/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pengusaha galangan kapal (shipyard) yang tergabung dalam Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) menolak rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam menyewakan kembali lahan mereka yang dinilai tidak produktif. Pernyataan BP Batam itu dinilai menciptakan kekhawatiran baru bagi industri shipyard.

“Seharusnya BP Batam mencarikan solusi. Bukan menambah kekhawatiran pengusaha pada saat ekonomi sulit sekarang ini,” kata Ketua BSOA, Sarwo Edi, Kamis (24/8).

Edi mengatakan, selama ini pengusaha mengeluarkan banyak biaya untuk pematangan lahan. Sebab BP Batam mengalokasikan lahan dalam keadaan belum siap bangun.

Bahkan pengusaha harus melakukan reklamasi dengan biaya yang tak sedikit. Sehingga jika BP Batam akan mengambil alih lahan shipyard dan menyewakannya kepada pihak ketiga, hal itu dinilai sangat merugikan pengusaha galangan kapal.

“Sekarang setelah semua sudah ready, mau enak-enak saja ditarik kembali,” katanya.

Namun Edi mengaku belum bicara banyak dengan BP Batam terkait wacana tersebut. “Baru dengar kemarin,” katanya.

Menurut Edi, lesunya industri galangan kapal bukan hanya terjadi di Batam. Sebab industri ini terpukul akibat anjloknya harga minyak dunia, turunnya ekspor batubara, dan faktor ekonomi global lainnya. Sehingga Edi menilai, BP Batam tidak bisa menyalahkan pengusaha galangan jika saat ini banyak lahan yang tak produktif karena aktivitas galangan kapal memang tengah sepi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan sikap BP Batam tersebut kurang tepat. Sebab banyaknya lahan galangan yang tak produktif saat ini dikarenakan industri tersebut memang tengah lesu. Bukan karena pengusaha enggan memanfaatkannya.

“Kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk membangun,” kata Jadi, Kamis (24/8).

Sementara Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, mengatakan pihaknya tetap akan memanfaatkan kembali lahan shipyard yang tak produktif. Namun ia memastikan, pihaknya akan menggunakan sistem kerja sama dengan pemilik lahan.

Menurut dia, penyebab jatuhnya shipyard di Batam bukan hanya karena pengaruh ekonomi global saja. Tetapi juga karena banyak shipyard di Batam masih berteknologi rendah.

Hingga saat ini, ratusan shipyard di Batam hanya membuat kapal tongkang untuk keperluan eksplorasi minyak dan gas (migas).

“Shipyard kita menggantungkan pasarnya dari tambang minyak dan batubara. Sehingga begitu tambang jatuh, pesanan tongkang berkurang,” jelasnya, belum lama ini.

Karenanya, BP Batam berkeras ingin memasukkan industri berteknologi tinggi, termasuk shipyard, yang mau membangun kapal-kapal kelas tinggi. Ia berharap shipyard berteknologi tinggi tersebut bisa mentransfer ilmunya kepada shipyard-shipyard yang sudah lama bermukim di Batam.

“Kita cari investor berteknologi tinggi sehingga potensi yang lebih tinggi bisa dilihat. Harapannya shipyard yang ada nanti tidak hanya buat tongkang saja, tapi juga buat kapal militer atau lainnya,” ungkapnya.

Hatanto juga mengungkapkan pemikirannya bagaimana jika shipyard menggabungkan asetnya, baik itu lahan maupun modalnya. Karena seperti yang telah diketahui, bahwa lahan tepi pantai yang bisa dialokasikan untuk shipyard sudah tidak ada lagi.

“Sehingga mereka bisa kerja sama. Investor pun jadi tertarik. Shipyard itu sangat penting,” tegasnya.

Menurutnya, shipyard di Batam harus dikonversi menjadi industri lain. Selain shipyard, banyak industri yang membutuhkan lahan di tepi pantai seperti industri yang produksi precast atau pelat jembatan.

“Industri seperti ini butuh lahan di pantai karena memproduksi alat-alat berat,” jelasnya.

Namun yang jadi kendala, saat ini lahan di pesisir pantai Batam sudah habis dialokasikan kepada pengusaha shipyard. “Makanya saya pikir harus direalokasikan ke industri lain, tentu saja harus bekerja sama dengan pemiliknya,” katanya. (ian/leo)

 

Respon Anda?

komentar