ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Meski tidak dianggarkan pada APBD murni 2017, Bantuan sosial (Bansos) ternyata dialkokasikan di APBD perubahan 2017. Hal tersebut sontak menuai pro dan kontra anggota DPRD Batam. Lembaga legislatif menuding langkah tersebut hanya keputusan sepihak.

“Setahu saya ketika ada usulan bansos, harus melalui pembahasan di DPRD. Tak bisa masuk begitu saja,” kata anggota komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, Jumat (25/8).

Menurut dia, sampai ini belum ada pembahasan mengenai bansos, mengingat pada APBD murni tahun ini memang tidak dianggarkan. Hal tersebut mencuat ketika di APBD perubahan, bansos muncul dan dianggarkan pemerintah. Padahal kondisi daerah sendiri tengah defisit anggaran.

“Makanya hari ini kita (komisi II) undang sekda. Kita ingin tahu besarannya berapa dan peruntukannya untuk apa, sehingga jelas dan transparan,” tegas Uba.

Ia sendiri melihat, peruntukan bansos belum menjadi prioritas mengingat bantuan seperti ini sudah dialokasikan di belanja hibah. Namun demikian ia melihat bansos masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA), sehingga masih memungkinkan dilakukan perubahan.

“Makanya kita akan bahas secara tuntas. Artinya gak bisa hanya keputusan sepihak. Sebab, peruntukan dana hibah berimplikasi terhadap penyelewengan-penyelewengan. Sebagai fungi pengawasan, menjadi tugas kami untuk meminimalisir penyelewengan tersebut,” imbuhnya.

Pendapat berbeda disampiakan Wakil Ketua komisi II, Sallon Simatupang. Politisi Nasdem itu menilai sah-sah saja bansos muncul di APBD perubahan. Apalagi diakuinya keberadaan bansos untuk sembako murah menjadi program penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.

“Jadi masalah defisit anggaran tidak berpengaruh terhadap mana-mana saja program prioritas. Melihat kondisi saat ini sembako murah dari bansos sangat diperlukan,” katanya.

Ditambahnya, bila melihat kondisi ekonomi saat ini, daya beli turun drastis, sudah seharusnya pemerintah daerah membantu masyarakat melalui sembako murah. “Artinya tidak menjadi permasalahan, karena hal tersebut juga diluluskan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna menekan angka inflasi di Kota Batam,” terang Sallon. (rng)

Respon Anda?

komentar