batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah
(BPPPD) Bintan Wan Rudi Iskandar mengatakan, anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017 akan mengalami defisit anggaran. Itu terjadi karena ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 27 miliar.
“Ini setelah mendapat keterangan dari kementerian keuangan,” sebut Wan Rudi Iskandar.
Akan tetapi, ia memprediksi ada penambahan sekitar Rp 35 hingga Rp 40 miliar di APBD Perubahan dari sekitar RP 1,086 triliun menjadi sekitar Rp 1,1 triliun. Lanjutnya, dana sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang lama juga masih sekitar Rp 70 miliar.
“Ada penambahan silpa walaupun tidak banyak. Namun peruntukannya yang
urgent dan harus dilakukan seperti perbaikan kantor yang rusak dan pemisahan kantor dari satu kantor menjadi dua seperti kantor Ibu Kartini dan Pak Roni. Anggaran ATK komputer itu penting, jangan sampai proses pelayanan tdk jalan,” katanya.
Disinggung mengenai serapan kegiatan, ia menyebut sudah 60 persen kegiatan jalan. Bahkan di porsi anggaran juga sudah sesuai aturan. Di mana, belanja langsung yang berhubugan dengan pembangunan sekitar 55 persen, sedangkan belanja tidak langsung atau belanja pegawai salah satunya sekitar 45 persen.
“Itu sudah cukup bagus, di mana belanja pembangunan sudah cukup besar dari belanja pegawai. Karena belanja pegawai tidak boleh lebih dari belanja pembangunan,” tukasnya. (cr21)