batampos.co.id – Berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ), harga kebutuhan apapun di Batam harusnya lebih murah. Sebab, semua jenis bahan kebutuhan yang masuk, khususnya impor, bebas pajak. Namun fakta berkata lain, Batam justru menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Sementara pertumbuhan ekonominya di urutan nomor dua dari belakang se-Indonesia.

BAGIR Abunumay meninggalkan Lucky Plaza, Nagoya, tempat usahanya. Ia bergegas pulang ke tempat tinggalnya, di Rumah Susun Bida Batuampar, Selasa (22/8) malam. Pria yang berbisnis ponsel secara online ini tinggal lantai tiga. Kamarnya berukuran 3×4 meter.

Di kamar bertipe studio itu berisi tempat tidur susun, dapur, lemari, dan kamar mandi. Fasilitas itu disediakan pengelola. Pria asal Jawa Tengah ini baru dua pekan menghuni kamar itu. Sewanya Rp 550 ribu per bulan. Di luar sewa kamar, dia juga harus membayar tagihan listrik dan air paling kecil Rp 100 ribu per bulan.

“Kalau di kamar lantai bawah lebih mahal kisaran Rp 600-an ribu,” ujar Bagir ketika ditemui di tempat bisnisnya, Selasa malam.

Sebelum pindah ke Rusun Bida Ampar, Bagir tinggal di rumah kos di Blok III Baloi. Ia menyewa kamar dengan fasilitas kamar mandi di dalam. Tidak ada fasilitas dapur, lemari, dan tempat tidur. Sewanya Rp 1 juta per bulan. Sewa itu relatif mahal jika dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan.

“Harga dan fasilitas tidak sepadan. Mahal. Makanya saya pindah,” ungkap pria yang biasa disapa Bagir ini.

Tak sekali saja Bagir mendapatkan harga sewa kos yang relatif mahal. Sebelumnya ia juga pernah kos di Seipanas. Awalnya ia menempati kamar di lantai satu yang lumayan luas. Kamar mandi di dalam. Tanpa fasilitas tempat tidur dan lemari. Namun harga sewanya sudah Rp 1,5 juta per bulan.

“Sewanya segitu karena kamarnya luas. Ada fasilitas kulkas, tapi dipakai bersama penghuni kos lainnya,” ungkapnya.

Dari kamar di lantai satu, ia pindah ke lantai dua karena sewanya lebih murah. Meski ukuran kamarnya lebih kecil. Tarifnya Rp 1 juta per bulan. Namun ada fasilitas AC. “Kamar ini tanpa tempat tidur dan lemari,” katanya.

Tarif sewa kos itu tak jauh berbeda di kawasan Nagoya. Bagir sempat menyewa kamar kos di Nagoya Newton. Tarifnya Rp 900 ribu per bulan. Namun penghuni kos tidak boleh mencuci pakaian sendiri. Mereka harus menyerahkan urusan cucian pada laundry yang sudah disediakan pengelola kos. “Tarif laundry sih murah, Rp5 ribu per kilo,” katanya.

Menurut Bagir, tarif sewa kos di kawasan Nagoya relatif mahal. Rata-rata Rp 1 juta per bulan.

Semenetara di kawasan Batam Centre, jauh lebih mahal lagi. Di kawasan Legenda Malaka, misalnya, rata-rata sewa rumah berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Itupun sudah sulit menemukan rumah yang disewakan per bulan. Rata-rata per tiga bulan. Bahkan per enam bulan hingga per satu tahun.

Selain biaya kos, pengeluaran biaya hidup terbesar adalah makanan. Bagir mengungkapkan, untuk makan paling tidak ia harus mengeluarkan Rp 20 ribu sekali makan. Ia hanya menghitung dua kali makan. Makan siang dan makan malam. Meski begitu, jika dikali 30 hari, biaya konsumsi menghabiskan Rp 1,2 juta. Itu di luar sarapan dan pengeluaran sesekali nongkrong di kafe.

“Di Nagoya biaya sekali makan segitu. Kalau mau lebih murah kadang saya ke Batuampar atau Seipanas,” ujarnya.

ilustrasi

Biaya lainnya yang juga cukup menguras keuangan adalah pulsa ponsel untuk berinternet. Sebulan, Bagir menganggarkan Rp 400 ribu – Rp 500 ribu. Sebab ia mengandalkan internet untuk menjalankan bisnis online miliknya. Lalu untuk transportasi, ia mengandalkan motor. Ia cukup membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.

“Beli pertalite itu rata-rata 3 hari sekali isi Rp 20 ribu. Jadi sekitar Rp200 ribu,” katanya.

Pengeluaran lainnya, biaya laundry sekali sepekan, perlengkapan mandi, dan biaya jalan-jalan. Untungnya Bagir tidak merokok sehingga pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan. Sebab bisnisnya agak lesu. Saat ditemui hari Selasa, ia mengaku baru menjual dua unit ponsel. Padahal tahun sebelumnya, ia masih bisa menjual 10 unit ponsel sehari.

Namun, jika ditotal-total, pengeluaran wajibnya setiap bulan paling tidak menghabiskan Rp3,4 juta. Di atas upah minimum Kota Batam yang nilainya Rp3,2 Juta per bulan. Beruntung masih sendiri, belum ada tanggungan anak dan istri.

Lalu bagaimana biaya hidup untuk satu keluarga dengan dua anak? Salah satu keluarga kecil, Jike Hariyaningsih dan Akut Wibowo mengungkapkan biaya hidup di Batam termasuk mahal. Jike merasakan biaya hidup di Batam yang tinggi setelah berkeluarga.

Ia mengaku lahir dan hidup di Batam. Selama itu, ia tak merasakan mahalnya biaya hidup karena masih tinggal bersama orang tua. Namun setelah menikah, ibu muda ini mulai merasakannya.

“Saya belum pernah tinggal di kota lain sih, tapi kalau dibandingin biaya hidup di Batam dengan di luar kota seperti di Pulau Jawa atau Palembang misalnya yang pernah saya kunjungi, biaya hidup di Batam lebih mahal,” paparnya.

Setelah menikah dan punya dua anak, Jike menyebutkan biaya hidup semakin bertambah. Untuk pengeluaran kebutuhan anak-anak saja yang masih balita sudah menguras keuangan. “Seminggu untuk biaya susu dan popok saja Rp 500 ribu,” ungkapnya. Per bulan bisa sampai Rp 2 juta.

Biaya konsumsi atau makanan, pasangan muda ini belanja mingguan berkisar Rp 400 ribu.

Bila dirata-ratakan Rp 400 ribu per pekan dikali empat, berarti Rp 1,6 juta per bulan. Biaya ini tak jauh beda dengan pengeluaran sewa rumah dan biaya listrik serta air. Jike sekeluarga menyewa rumah di Perumahan Aviari Garden 2. Sistemnya dibayar per tiga bulan sebesar Rp 3 juta atau Rp 1 juta per bulan.

Sementara biaya air bersih dan listrik Rp 400 ribu per bulan. Biaya lainnya, internet di rumah sebulan Rp 300 ribu. Kemudian pulsa ponsel, BBM untuk kendaraan, dan rokok suami.

Jika ditotal-total, sebulan pengeluaran keluarga kecil ini menembus angka di atas Rp 6 juta. Itupun karena anak-anaknya belum ada yang masuk sekolah karena masih kecil-kecil. Jika sekolah, akan jauh lebih besar lagi.

***

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan lima tahun sekali memang menempatkan Batam sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari indeks harga konsumen (IHK). Sebulan, warga Batam dengan satu istri dan dua anak paling tidak menghabiskan Rp 6,3 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Survei ini dilakukan di 82 kota, 49 kabupaten di 33 Provinsi dengan melibatkan 136.080 rumah tangga. Di tempat teratas masih menempatkan Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi, yakni Rp 7,5 juta per rumah tangga per bulan.

Biaya hidup tertinggi kedua dipegang Jayapura sebesar Rp 6,93 juta per rumah tangga per bulan. Menyusul Ternate Rp 6,4 juta, Depok Rp 6,3 juta, lalu Batam.

Di bawah Batam ada Monokwari Rp 6,2 juta, Banda Aceh Rp 6,1 juta, Surabaya Rp 6,0 juta, Pekanbaru Rp 5,8 juta, Makassar Rp 5,7 juta, Bekasi Rp 5,7 juta, dan Tanjungpinang ada di urutan ke-12 dengan biaya hidup 5,7 juta per bulan per rumah tangga dengan empat anggota keluarga.

Sementara untuk biaya hidup terendah adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Hanya Rp 3 juta per bulannya.

Kepala BPS Provinsi Kepri Panusunan Siregar mengatakan meski survei ini berlaku lima tahun (2012-2017), namun ia yakin masih relevan dipakai hingga saat ini. Kalaupun terjadi perubahan tingkat kebutuhan, tidak akan jauh bergeser.

Panusunan membeberkan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan Batam masuk lima besar kota dengan biaya hidup tertinggi karena faktor geografis. Sebagai daerah kepulauan, semua bahan logistik dibawa melalui jalur laut. Hal ini mempengaruhi harga yang dibayarkan masyarakat ikut tinggi.

“Ketika suplai terlambat, langsung harga melonjak. Inilah risiko daerah yang kondisi geografisnya kepulauan,” kata Panusunan.

Ia mencontohkan, kenapa Papua masuk dua besar biaya tertinggi di Indonesia. Kondisi geografislah penyebabnya. Hampir semua logistik dibawa melalui jalur udara, karena tidak adanya jalur darat yang memadai.

“Tak mengherankan ketika satu karung semen dijual Rp 1 jutaan, karena dibawa lewat pesawat,” tuturnya.

Biaya konsumsi sehari-hari juga menyebabkan Batam masuk masuk dalam kota dengan biaya hidup tertinggi. Hampir 95 persen kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari luar daerah.

“Sebagai kota industri, itu sebabnya harga manufaktur lebih rendah. Sedangkan kebutuhan lebih mahal dibanding daerah lain,” paparnya.

Kondisi ini diperparah dengan status Batam yang bukan daerah penghasil kebutuhan sembilan bahan pokok. Kebanyakan didatangkan dari luar daerah Batam dan ini membutuhkan biaya tambahan transportasi. Itulah mengapa harga sembako di Batam jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Sementara kebutuhannya sendiri sangat tinggi.

“Yang paling dibutuhkan beras, memiliki andil 30 persen. Ketika beras langka dari luar daerah, harga menjadi tinggi,” ungkap Panusunan.

Selanjutnya rokok. Bagi daerah pinggiran di Batam, rokok lebih diutamakan dari biaya sekolah anaknya. Itulah mengapa ketika distribusi terganggu, harga melambung.

Panusunan sendiri tetap yakin posisi Batam dilima besar akan tetap kokoh pada survei 2017-2022 nanti. Sebab, survei lima tahun sebelumnya menjadi dasar penetapan inflasi hingga saat ini.

“Prediksi kita masih tinggi. Itu makanya upah minimum kota (UMK) di Batam termasuk tinggi. Karena disesuaikan dengan biaya hidup yang juga tergolong tinggi,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahayudin, merinci 20 komoditas yang memberi andil pada tingginya biaya hidup di Batam. Komoditas penyumbang tingginya terutama sewa rumah, tranportasi, dan makanan.

“Benar, bahan makanan seperti beras bisa tinggi karena bila terjadi gejolak sedikit (pasokan tersendat), harga langsung naik,” ujar Rahayudin kepada Batam Pos.

Mengacu pada survei komoditas biaya hidup yang berlaku lima tahun (2012-2017) tersebut, biaya tempat tinggal memberikan andil 14,91 persen terhadap total pengeluaran. Menyusul transportasi 12,76 persen dan makanan 9,8 persen. Bahan bakar minyak (BBM), penerangan, dan air bersih memberikan andil 6,04 persen. Sementara komunikasi dan pengiriman menyumbang andil 4,54 persen terhadap total pengeluaran. (Selengkapnya lihat tabel, red)

“Rokok juga masuk yang teratas. Rokok ini banyak yang konsumsi dan seperti makanan dikonsumsi tiap hari. Kalau terjadi gejolak, harganya juga naik,” jelasnya Rahayudin.

***

Buruh pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk,. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto mengatakan yang paling merasakan mahalnya biaya hidup di Batam adalah kalangan pekerja. Dengan upah minimum kota (UMK) yang terbilang kecil, membuat buruh tidak bisa menabung karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit.

Ironisnya, saat ini ekonomi Batam sedang lesu. Lebih dari 200 ribu pekerja galangan kapal di-PHK dalam dua tahun terakhir. Sebagian ada yang bertahan, sebagian lagi pulang kampung.

Mereka yang bertahan terpaksa mencari pekerjaan baru dengan upah yang jauh lebih kecil dari nilai IHK yang dikeluarkan BPS. Upah pekerja yang baru berkeluarga atau tidak tetap UMK yang besarannya Rp 3,2 juta per bulan. Sementara biaya kebutuhan hidup berdasarkan IHK sudah Rp 6,3 juta.

“Jauh sekali. Banyak yang tak kuat akhirnya memilih pulang kampung,” kata Suprapto, Jumat (25/8).

Dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, UMK Batam juga jauh tertinggal. Berada di urutan ke-14, sementara kebutuhan hidup berada di urutan kelima.

Ironisnya, Batam memiliki status FTZ, namun segala macam fasilitas ini tak mampu membuat ekonomi Batam menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kepri (60 persen dipengaruhi Batam) pada semester pertama 2017 berdasarkan data Bank Indonesia Kepri yang berkantor di Batam, hanya 1,52 persen. Terendah kedua se-Indonesia. Bahkan jika dihitung per kwartal, hanya tumbuh 1 persen.

Menurutnya, Pemko, BP Batam, dan Pemprov Kepri harus sungguh-sungguh mencari solusi agar perekonomian di Kepri menjadi lebih baik. “Daerah lain yang tak punya FTZ saja pertumbuhan ekonominya bagus, harusnya Batam jauh lebih bagus,” katanya.

Sementara itu, akademisi dari Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zainudin melihat, tingginya biaya hidup di Batam hanya efek dari akumulasi berbagai persoalan di Batam.

Namun, dari sekian banyak persoalan, Zainudin menarik benang merahnya di persoalan kepastian hukum yang tak jelas. Termasuk di dalamnya dualisme perizinan investasi yang membuat investor enggan masuk dan memperluas usahanya di Batam.

“Bayangkan, investor dihadapkan pada dua institusi untuk mengurus perizinan. Lahan misalnya dipegang BP, tapi izin mendirikan bangunan ada di Pemko,” katanya.

Zainuddin juga tak sependapat dengan alibi bahwa ekonomi Batam terpuruk karena krisis global. Jika itu jadi alasan, maka kawasan serupa dengan Batam seperti Iskandar Development Region Malaysia, pasti juga akan terkena dampaknya.

Pria yang baru menyelesaikan program doktornya ini juga tak sependapat dengan alasan bahwa krisis yang terjadi di Batam ini juga efek krisis nasional. “Buktinya, daerah lain ekonominya tumbuh lebih bagus dari Batam,” ungkapnya.

Efek dari kepastian hukum yang tak jelas dengan beragam regulasi tumpang tindih itu, investasi di Batam menjadi mati suri. Pertumbuhan ekonomi menjadi lesu, termasuk semua sektor penyokong industri. Daya beli masyarakat pun menurun. Sementara harga-harga kebutuhan terus meroket. Masyarakat akhirnya tercekik kebutuhan hidup tinggi. Mulai dari sewa rumah, hingga ke urusan perut.

Zainuddin mengatakan pada 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Kepri yang 60 persen ditopang Batam masih di atas rata-rata nasioal. Sejak 2016 terjun bebas ke nomor dua dari belakang se-Indonesia.

“Kesimpulan saya ini sejalan dengan hasil penelitian tim dari DPR RI yang turun dua pekan lalu. Benang merahnya itu tadi, tidak adanya kepastian hukum. Regulasi yang ada cenderung berubah-ubah dan kadang tumpang tindih. Termasuk dualisme itu tadi,” beber Zainuddin.

Ia menyarankan, benang merah yang diberi nama kepastian hukum itu yang tak pasti itu, dan kini jadi benang kusut harus segera diurai. Supaya investor percaya berinvestasi di Batam.

Dengan begitu, ekonomi Batam ke depan bisa menggeliat lagi. Daya beli masyarakat bisa membaik lagi, sehingga komoditas yang mempengaruhi kebutuhan hidup tinggi selama ini, selain bisa ditekan, juga bisa terjangkau. (uma/nur/rng/cr13)

Respon Anda?

komentar