batampos.co.id – Sejumlah anggota DPRD Kota Batam masih memakai kendaraan dinas (mobil) saat berangkat ke Kantor DPRD Batam. Kendaraan tak bisa ditarik karena belum ada pengesahaan terkait rencana pengangaran dana transportasi sebagai penganti mobil dinas dewan.
Humas dan Protokol Pemko Batam, Ardi Winata belum bisa menjelaskan kapan waktu pasti 46 mobil dinas itu ditarik. Sebab belum adanya pengesahan di anggaran pendapatan dan belanja – perubahan (APBD-P) 2017.
“Belum tahu ditarik kapan. Menunggu pengesahaan di APBDP. Saat ini rencana itu masih menunggu koreksi gubernur sebelum APBDP,” kata Ardi di Batamcenter, Senin (28/8).
Menurut Ardi, pengesahan APBD-P 2017 mungkin dijadwalkan bulan depan (September, red). Sehingga baru bisa dipastikan kapan jadwal penarikan setelah adanya persetujuan atas rencana tersebut di APBD-P.
“Kalau disahkan, berarti sudah bisa ditarik. APBDP mungkin bulan September,” ujarnya.
Disinggung mengenai peruntukan mobil dinas dewan jika saja disetujui dan ditarik, Ardi belum bisa menjawab banyak. Namun, peruntukan itu akan didiskusikan lagi dengan dinas terkait. Tentunya setelah adanya perhitungan nilai mobil tersebut.
“Peruntukannya belum kita pastikan. Harus dikaji dulu. Seperti apa kondisi mobil dan sebagainya. Jadi saya belum bisa bicara banyak,” jelas Ardi.
Masih kata Ardi, penarikan mobil dinas dewan nantinya juga harus melalui proses dan tahapan. Dimana ada pengecekan kondisi fisik mobil dan nilai mobil yang diserahkan ke bagian Sekwan. Dari Sekwan barulan diserahkan ke Dinas terkait aset Pemko.
“Ada mekanisme dan prosesnya. Tak bisa langsung ditarik,” pungkas Ardi.
Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyambut baik rencana pengangaran dana transportasi anggota dewan sebagai penganti mobil dinas. Dimana dalam rencana itu, anggaran transportasi anggota dewan Rp 7,5 juta perbulan. Dihitung dari biaya transportasi Rp 250 ribu perhari.(she)