batampos.co.id – DPRD Batam mulai membahas Ranperda APBD 2018. Komisi II menyoroti anggaran pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat minim, hanya Rp 2,2 miliar. Atau hanya sekitar 0,1 persen dari estimasi anggaran Kota Batam 2018 Rp 2,7 triliun.
“Ini terlalu kecil. Jangan salah UMKM harus bisa menjadi andalah di tengah kelesuan ekonomi karena industri yang sedang menurun saat ini,” kata anggota komisi II, Mulia Rindo di ruang kerjanya, Selasa (29/8).
Menurutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, APBD Batam sudah harus berorientasi terhadap pertumbuhan UMKM. Dan harusnya ada reorientasi anggaran.
“Harusnya ketika indek pendapatan dan belanja masyarakat mengalami penurunan, pemerintah bisa mencari solusi. Anggaran Rp 2,2 miliar, bukan sebuah solusi di tengah perlambatan ekonomi saat ini,” katanya.
Menurutnya, anggaran Rp 2,2 miliar nantinya sudah pasti tidak bisa digunakan maksimal untuk pembinaan UMKM. Misalkan untuk fasilitas permodalan di perbankan dinas UMKM hanya akan difasilitasi 100 orang warga miskin pelaku UMKM per kecamatan.
“Nah bayangkan kalau misalnya di Sagulung ada lebih dari 150 ribu warga. Kapan mereka bisa difasilitasi untuk pengembangan usaha,”katanya.
Padahal, kata Mulia, bila pemerintah bisa meningkatkan permodalan dan meningkatkan sektor UKM, tentu berimbas pada pergerakan ekonomi Batam. “Masyarakat yang dulunya tak bekerja akibat PHK atau sebagainya diberi pelatihan dan pembinaan, sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri,”katanya.
Politikus Gerindra itu mengatakan, harusnya, kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat harus diutamakan. Meski memang pembangunan infrastruktur juga perlu dilakukan.
“Saya setuju pemerintah dukung percepatan infrastruktur. Tapi hak-hak masyarakat kecil, juga harus di perhatikan. Harusnya Pemko Batam lebih selektif dalam pos anggaran. Dalam pos anggaran, harus merata dan berkeadilan,” tegas Mulia.
Sallon Simatupang, wakil ketua komisi II DPRD Batam juga mengakui bahwa anggaran tersebut terlalu kecil. Pastinya tidak signifikan untuk membantu pelaku usaha kecil.
“Tulang punggung perekonomian nasional itu adalah pelaku UMKM. Ketika mengalami kelesuan ekonomi seperti sekarang ini terjadi, maka harapan kita adalah UMKM,” katanya.
Menurutnya, saat ini harus dipikirkan bersama bagaimana masyarakat terutama yang pengangguran tetapi punya niat usaha, untuk difasilitasi. Caranya, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan. Akses permodalan juga harus diberikan.
Selain untuk UKM ini anggaran yang termasuk sedikit padahal berhubungan langsung ke masyaralat adalah program pembinaan, dan pengembangan pertanian dan pertenakan Rp 6,8 miliar dari Rp 8 miliar serta program peningkatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 9,7 miliar.
Bandingkan dengan RKPD Pemko Batam 2018 untuk infrastruktur. Dimana program pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 288 miliar. Pembangunan peningkatan kualitas bangunan Rp 120 miliar serta pembangunan peningkatan kualitas perumahan, pemukiman, pertamanan Batam sebesar Rp 172 miliar.
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk juga mengkritisi anggaran untuk pengembangan UMKM yang sangat sedikit. “Itu terlalu kecil. Kalau saya bilang, malah harus sama dengan anggaran pendidikan,”katanya.
Menurutnya, UMKM di Batam harus didukung dan diperkuat kemandiriannya untuk penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi ekonomi Batam.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Suleman Nababan tidak mau berkomentar terkait anggaran tersebut. Ia mengaku belum mengetahui anggaran di 2018.
“Saya belum tahu. Itu ada di Bapeko,” katanya.
Ditanya mengenai anggaran tahun 2017, ia mengaku nilanya hanya sekitar Rp 2 miliar. “Ya itu saja dicukup-cukupkan. Kalau tahun depan tanya ke Bapeko saja,”katanya. (ian)