Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul bersama Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno dan Wakil Ketua II Ahmad Dani bersalaman usai menandatangani persetujuan bersama tentang Ranperda menjadi Perda Kota Tanjungpinang tahun 2017 di Ruang Paripurna DPRD Tanjungpinang, Rabu (30/8). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Sekretaris Panitia Khusus perda inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Legislatif Simon Awantoko mengatakan dengan disahkan perda Kenaikan Tunjangan DPRD ini harus menjadi motivasi bagi anggota legislatif Tanjungpinang agar bekerja lebih maksimal. “Hal ini dikarenakan tingginya keinginan masyarakat untuk peningkatan kinerja DPRD,” ujarnya , Rabu (30/8)

tak menampik hal ini. Kendati pengesahan perda ini merupakan turunan dari PP Nomor 18 tahun 2017, tetap harus menjadi ┬ámotivasi bagi anggota legislatif Tanjungpinang agar bekerja lebih maksimal lagi. “Peraturan ini diharapkan mendekatkan fungsi dewan dan juga mendekatkan dewan kepada masyarakat,” ujar Simon pada penyampaian akhir pandangan pansus.

Terpisah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul juga berpendapat sedemikian. Peningkatan hak yang diterima anggota legislatif sudah semestinya dibarengi dengan peningkatan kinerja dalam melaksanakan fungsi legislasi anggota DPRD Tanjungpinang.
“Segala tunjangan telah diatur semoga kedepannya semakin bisa bersinergi dengan Pemko,” ucap Syahrul.

Dalam waktu dekat ini, sambung Syahrul, akan segera dibahas mengenai peraturan wali kota yang bakal menjadi turunan dari perda yang disahkan kemarin. Dalam pembahasan itu pula akan disebutkan secara detil kenaikan jumlah tunjangan yang akan diterima masing-masing anggota legislatif.

Sebagaimana diketahui bersama, perubahan signifikan pada perda yang baru disahkan ini terletak pada pengaturan transportasi anggota legislatif. Kendaraan dinas yang selama ini digunakan dengan statis pinjam pakai, setelah berjalannya perda mesti dikembalikan kepada pemko.

Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dani menyampaikan, perubahan tersebut justru berdampak positif bagi keuangan daerah. Dikarenakan kelayakan mobil dinas juga berkurang. “Bahkan masih ada anggota yang pakai mobil tahun 2002. Jadi harus banyak keluarkan biaya karena tak layak pakai,” ujar Dani.

Sementara menenai besaran setiap pos tunjangan yang bakal diterima DPRD Tanjungpinang, dijelaskannya proses penghitungan anggaran diserahkan kepada Pemko. “Memang nanti Komisi II akan bersama sama membahas untuk menyinkronkan. Tapi tidak akan ada pemaksaan. Karena ini menyangkut kekuatan anggaran daerah,” pungkasnya. (aya)

 

Respon Anda?

komentar