batampos.co.id – Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Riono mengatakan, agar harga-harga sembako di Tanjungpinang tidak melambung tinggi perlu dilakukan kendali penuh atau kontrol atas pertumbuhan inflasi dari waktu ke waktu. Idealnya, kata Riono, inflasi di Tanjungpinang harus di bawah empat persen.
“Karena jika terlalu tinggi dan terlalu rendah akan berpengaruh pada ketersediaan barang, sehingga empat persen itu angka yang bagus,” kata Riono, kemarin.
Pengendalian harga, sambung Riono, bukan melulu tentang menurunkan pertumbuhan inflasi. Jika inflasi terlalu rendah, yang terjadi adalah kelangkaan barang lantaran produk yang dijual tidak menguntungkan bagi produsen. “Kalau cabai harganya sedang rendah, petani pasti tidak mau lagi menanam cabai,” kata Riono.
Selama dua tahuun terakhir, kontrol atas pertumbuhan inflasi terus dilakukan. Riono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyebutkan, selama dua tahun terakhir pertumbuhan inflasi Tanjungpinang ada di angka 3,00 persen atau lebih rendah dari nasional yang mencapai 3,02 persen.
“Karena itu, TPID Tanjungpinang diapresiasi sebagai yang terbaik se-Sumatera,” ungkap Riono.
Diakuinya bahwasanya pengendalian inflasi di Tanjungpinang tidak semudah di daerah lain. Hal ini mengingat Tanjungpinang bukan sebuah daerah penghasil. Sehingga yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu secara intensif adalah koordinasi pemerintah dengan distributor penyedia barang.
“Kita makan beras, tapi tidak punya sawah. Kita butuh gula, tapi tidak punya pabriknya, kita butuh sayur, harus minta ke Bintan. Nah ini yang penting adalah koordinasinya. Apa yang misalnya jadi kendala di distributor sebisa mungkin pemerintah ikut membantu mencarikan jalan keluarnya,” jelas Riono.
Misalnya, sambung Riono, ketika para distributor takut menyimpan barang dalam jumlah banyak di gudang lantaran khawatir dianggap sebagai penimbunan, maka pemerintah daerah akan membekali mereka dengan surat keterangan bahwasanya stok yang dibutuhkan memang harus memadai.
“Kunci dari pengendalian harga ini adalah stok. Kalau stoknya terjamin, harga pasti stabil, dan itulah yang kami jaga dalam rapat TPID setiap bulan pada tanggal 14,” ujarnya.
Namun jikalau harga sudah tidak lagi bersahabat dan stok semakin menipis, maka tidak bisa tidak, pemerintah daerah akan melakukan intervensi dalam dunia usaha melalui BUMD. Tetapi asal segalanya masih dalam jangkauan standar, Riono menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ikut campur.
“Seperti cabai yang dulu harganya sempat Rp 100 ribu lebih. Kita intervensi lewat BUMD dan bisa dapat harga Rp 60 ribuan. Ya itulah bagian dari kontrol inflasi dan menjaga stabilitas harga di pasaran sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya.” pungkas Riono. (aya)

Respon Anda?

komentar