batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berupaya mencarikan solusi untuk mengatasi kelesuan sektor galangan kapal. Namun semuanya harus dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Jadi terus terang, kami sudah meminta tim Forum Group Discussion (FGD) BP Batam untuk panggil beberapa shipyard. Nanti hasil laporannya akan dikembalikan lagi ke Walikota untuk didiskusikan,” kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro belum lama ini.
Sebelumnya BP Batam telah mencoba menarik tender dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dikerjakan di Batam. Namun ternyata, shipyard di Batam tidak berminat sama sekali.
“Makanya kami akan coba yang lain karena shipyard di Batam saat ini rindu order. Sehingga Proyek kapal tanker dari Pertamina pun masih bisa diisukan kesini,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua BSOA, Sarwo Edi Wibowo menyarankan kepada pemerintah setempat agar jangan mengusik lagi shipyard yang tengah lesu dengan sejumlah kebijakan tidak populis seperti menaikan Upah Minimum Sektoral (UMS) galangan kapal dan tingginya tarif lambuh tambat yang diterapkan BP Batam sebagai pengelola pelabuhan di Batam.
“Tarif tambat sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia maka sangat jauh. Pemerintah harus buat insentif baru untuk perbaiki dunia shipyard,” terangnya.
Dulu, Batam merupakan favorit dari perusahaan migas untuk pemesanan kapal. Tahun 2014 hingga 2015, shipyard dianggap masih berjaya. Namun seiring dengan terus menurunnya harga minyak, maka produksi kapal di seluruh dunia malah kebablasan (oversuplly).(leo)