Iklan
batampos.co.id – Sesuai agenda yang sudah disepakati bersama, Senin (4/9) ini Komisi II DPRD Tanjungpinang beserta perwakilan pemerintah daerah akan membahas besaran kenaikan tunjangan anggota legislatif mengikut peraturan daerahnya yang sudah disahkan pekan lalu. 
Dalam pembahasan ini, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dani menegaskan, anggota legislatif tidak boleh memaksakan kehendak soal besaran kenaikan tunjangan. Bagaimanan pun, kata dia, perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Bagaimana bisa mau memaksakan. Kenaikan tunjangan ini kan juga bagian dari perubahan peraturan pemerintah. Karena itu ya perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Dani, kemarin.
Keikutsertaan perwakilan DPRD Tanjungpinang dalam pembahasan besaran kenaikan tunjangan hari ini, sambung Dani, bukan sebagai langkah intervensi. Tetapi lebih menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi keuangan daerah akhir-akhir ini.
Sebelumnya, Sekretaris Pansus Perda kenaikan tunjangan ini, Simon Awantoko menjelaskan, dalam perda yang baru saja disahkan memang tidak menyebut besaran pasti kenaikan tunjangan yang akan diterima anggota legislatif. Dalam perda tersebut, jelas Simon, hanya menyebutkan rumusan-rumusan kenaikan tunjangan anggota legislatif yang mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017.
“Dalam Perda itu hanya panduan saja. Sama sekali tidak ada angka-angkanya. Jadi dalam penentuan besaran kenaikan tunjangan itu ya harus mengikut pada rumusan yang ada di sana, termasuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Tak dipungkiri Simon bahwasanya kenaikan tunjangan ini akan memengaruhi tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPRD Tanjungpinang. Sebab itu, Simon mengajak seluruh rekan-rekannya agar semakin meningkatkan etos kerja anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
“Itu bagian dari konsekuensinya,” pungkasnya. (aya)