batampos.co.id – Komisi C yang membidangi perekonomian dan keuangan DPRD Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke sejumlah dinas dan badan di Pemerintah Kota Batam sejak Senin (5/9/2017) lalu.

Iklan

Rombongan berjumlah 12 orang itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Joni Betaubun, Wakil Ketua Jan Williem Onggie, Sekretaris Komisi Wa Ode Hanifa dan enam anggota yakni Abisai Rollo, Akhmad Sujana, Umar Padesa, Abdul Rajab, Elia Karuri dan Sarce Soreng.

Kunjungan kerja ini menurut Joni Betaubun akan berlangsung selama tiga hari dengan tujuan pihaknya ingin mengetahui secara jelas bagaimana sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di Pemko Batam mengelolah perpajakan, perizinan dan penataan pasar.

Rombongan ini mengawali kunjungannya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Pemko Batam di lantai 5 gedung Bersama. Mereka langsung diterima oleh Kepala Disperindag dan ESDM Pemko Batam, Zarefriadi.

Dalam paparannya, Zarepriadi mengungkapkan bahwasannya hingga saat ini terdapat 38 unit pasar yang tersebar di 12 kecamatan dengan rincian 33 pasar milik swasta dan pengelolaannya sepenuhnya oleh pihak swasta dan 5 lainnya pasar pemerintah yang dikelolah oleh Pemko Batam.

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Batam sendiri sebanyak 3.734 orang di 38 pasar tersebut. Tentunya pengelolaan retribusi pasar menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja ini. Selain mendengar pemaparan, para wakil rakyat ini langsung berkunjung ke sejumlah pasar untuk melihat langsung kondisi pasar serta aktifitas pedagang.

“Kami sangat puas berkunjung ke Batam karena bisa melihat langsung bagaimana pemerintah kota mengelolah pasar yang ada,” ujar Jon Betaubun.

Kunjungan yang tak kalah menarik adalah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam. Rombongan dijamu langsung oleh Kepala DPMPTSP, Gustian Riau dan sejumlah kepala bidang.

Komisi C ingin mengetahui sistem pengelolaan perizinan yang ada di Pemko Batam. Gustian Riau membeberkan sejumlah terobosan yang telah dan yang akan dilaksanakan untuk memudahkan investor dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terutama perizinan yang mudah, murah dan tentunya cepat.

DPMPTSP Batam sendiri menurut Gustian telah menjadi rule model PMPTSP secara nasional. Tentunya apa yang diterapkan di Kota Batam ini bisa diterapkan di Kota Jayapura.

Dalam paparannya, Gustian menyebutkan beberapa terobosan yang dilakukan yakni diterapkannya perizinan online dan percepatan perizinan.

“Agar lebih cepat kami juga bikin kebijakan paket perizinan. Ada juga perizinan keliling, door to door juga mall to mall. Ini bentuk jemput bola yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat dan tentunya investor mengurus izinnya,” ujar Gustian Riau.

Khusus untuk kawasan industri, Gustian menyebutkan bahwasannya ada terobosan baru yang diterapkan yakni investor disuruh membangun terlebih dahulu kemudian pengurusan izin menyusul. “Jadi investor kami suruh bangun saja dulu. Izinnya belakangan,” katanya.

Terobosan lain yang dilakukan adalah coffe morning pihaknya dengan para stakeholder yang bergerak di bidang jasa, industri dan lainnya. Coffee morning ini sebagai forum diskusi membahas semua persoalan termasuk hambatan perizinan dan investasi yang dihadapi,” katanya.

Yang menakjubkan adalah paparan Gustian Riau terkait pengoperasian Public Service Mall dalam waktu. Public Service Mall ini berada di gedung Sumatera Expo, Batamcenter.

Konsep Public Service Mall (PSM) ini meniru apa yang dilakukan di Georgia, salah satu negara yang terkenal dengan perizinan tercepat di dunia saat ini. Menurut rencana, untuk peresmian PSM ini seluruh kepala daerah di tanah air akan diundang. Di Indonesia menurut Gustian, Bali serta Surabaya juga akan melakukan inovasi ini.

PSM ini menjadi tempat untuk seluruh hal yang berkaitan dengan perizinan akan terkoneksi dalam satu sistem. Bea Cukai, Imigrasi, Samsat, BP Batam, DPMPTSP, perbankan dan lainnya akan berada dalam satu area terpadu.

“Semua perizinan digabungkan jadi satu sebagai project nasional. Mislanya orang ingin perpanjang paspor, tak perlu antre lagi di kantor Imigrasi. Tapi langsung ke Public Service Mall,” katany.

Di PSM ini ada tiga bahasa yakni Bahasa Indonesia, Inggris dan China yang diterapkan untuk mempermudah komunikasi dalam pelayanan.

Jon Betaubun mengapresiasi terobosan ini. “Ini hal baru yang kami dapat dari kunjungan ini. Terutama Public Service Mall. Kami nantinya akan panggil dinas terkait untuk menyampaikan hal ini agar kedepan Jayapura bisa mencontoh Kota Batam,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Wakil Ketua Komisi C, Jan Williem Ongge juga mengaku termotivasi dengan apa yang telah dan akan dilakukan dalam pelayanan DPMPTSP di Batam untuk memudahkan perizinan.

Anggota Komisi C lainnya, Elia Karuri juga berharap agar Pemko Jayapura dapat meniru terobosan yang dilakukan Pemko Batam. “Karena selain memudahkan masyarakat, terobosan ini juga tentunya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Jayapura,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Selain ke dua dinas ini, rombongan Komisi C DPRD Jayapura juga berkunjung ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris BPRD Pemko Batam Zulkifli Aman.

Tujuan kunjungan ini untuk mengetahui trik BPRD Batam mengelolah sumber-sumber pendapatan serta terobosan untuk menambah pundi-pundi PAD yang nilainya hampir Rp 1,2 Triliun saat.

Salah satu terobosannya menurut Zulkifli Aman adalah kerjasama dengan perbankan untuk penempatan typing box (semacam ATM) di sejumlah objek pajak yang datanya terintegrasi dengan sistem perpajakan di DPRD Kota Batam. (spt)