batampos.co.id – Pernyataan keluarga presiden ketiga BJ Habibie yang menyebut masa depan Batam akan cerah diamini oleh pengusaha di Batam. Kini pengusaha lebih optimis Batam akan kembali berjaya seperti beberapa tahun lalu setelah adanya komitmen dari pemerintah pusat untuk memudahkan perizinan.

“Kita makin optimis dengan Batam. Tetapi intinya permudah semua proses perizinan yang menyangkut operasional perusahaan, sesuai dengan yang disampaikan presiden melalui Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dalam waktu dekat akan diluncurkan,” kata Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, Senin (4/9).

Ia juga mengapresiasi langkah pusat yang akan mengeluarkan kebijakan FTA di kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Dengan keluarnya kebijakan tersebut, existing tenant yang ada bisa melakukan perluasan.

“Jika yang dulu hanya sewa atau beli satu pabrik, nantinya bisa beli dua. Atau melakukan perluasan lagi,” katanya.

Arus masuk-keluar barang dan orang juga harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Meski diakui Tjaw, dari tahun ke tahun pelayanan arus masuk keluar juga mengalami peningkatan.
Koordinasi dari semua pemegang kepentingan juga harus terus ditingkatkan.

“Jangan ada lagi ego sektoral antara instansi yang mengeluarkan perizinan. Semuanya harus sinergi. Saatnya bekerja sama sesuai tema HUT kemerdekaan RI ke 72 lalu, Indonesia kerja bersama,” katanya.

Menurutnya, saingan Batam saat ini bukan sesama provinsi di Indonesia. Beberapa calon investor yang datang ke Batam selalu membandingkan Batam dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang saat ini memanjakan mereka (investor).

“Jadi perlakuan di Batam juga harus terus ditingkatkan. Bagaimana mengambil hati investor. Intinya di perizinan,” katanya.

Ilustrasi ekspor. Foto: istimewa

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk juga yakin masa depan Batam akan cerah. Tetapi dengan syarat di Batam ada kepastian hukum dalam berinvestasi. Pemerintah pusat juga harus cepat menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam.

Kemudian menurutnya, sistem pelayanan perizinan harus benar-benar dipermudah di Batam.

“Paket kebijakan ekonomi sudah ada 16. Sekalipun belum berdampak signifikan utk Batam,” katanya.

Ia berharap mudah-mudahan di paket ekonomi 16 ini yg memuat tentang single submission dengan penerapan sistem perizinan usaha terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dapatpt direalisasikan. Termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) pengawal investasi dapat menjadi tempat pengaduan dan pengawalan proses integrasi tersebut

“Dan kita berharap promosi Batam gencar dilakukan. Bisa dilakukan promosi bersama peluang investasi mulai dari Pemko Batam, BP Batam dan Kadin Batam ke luar negeri,” katanya.(ian)

 

 

Respon Anda?

komentar