Iklan

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Rabu (6/9). Pengusaha di Batam berharap, pertemuan tersebut tak hanya membahas ekonomi digital, tapi juga membahas berbagai hambatan yang membuat investor Singapura enggan berinvestasi secara besar-besaran di Batam maupun wilayah lainnya di Kepri.

Iklan

“Ini momentum yang bagus untuk mengajak kembali Singapura membangun Batam dan Kepri,” ujar Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Batam, Abidin, kemarin.

Namun untuk mengajak Singapura menguatkan investasinya di Kepri, khususnya Batam, banyak persoalan yang harus dibereskan. Abidin mengurai berbagai persoalan serius yang salama ini menghantui dunia investasi di Batam.

Pertama, soal kepastian hukum. Invesor paham betul kalau regulasi di Indonesia, termasuk regulasi di daerah khususnya Batam, sering berubah-ubah. Padahal, saat seorang investor memutuskan menanamkan modalnya, perhitungannya sudah jauh ke depan. Namun, jika dalam perjalanannya berbagai aturan berubah, apalagi jika merugikan investor, maka otomatis membuat investor lainnya ragu menanamkan modalnya di Batam.

Ia mencontohkan rencana pemerintah mengubah status Batam dari kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Abidin, kondisi ini bisa menimbulkan tafsir beragam di mata investor karena akan ada perbedaan regulasi hingga hal-hal yang berkaitan dengan investasi di kawasan FTZ dan KEK.

“Saya rasa yang terbaik tetap pertahankan FTZ,” kata Abidin.

Pengusaha industri elektronik yang pernah lama menjabat sebagai ketua Apindo Batam dan Kepri ini juga menilai, status FTZ yang disandang Batam selama ini dinilai pusat menyuburkan penyelundupan, tidak bisa dijadikan pembenaran mengutak-atik status Batam. Sebab, penyelundupan dilakukan oknum-oknum pengusaha tertentu saja.

Menurutnya, pemerintah tinggal menindak tegas oknum-oknum penyelundup yang telah mencoreng nama baik Batam.

“Kita sangat setuju diberantas, habisi saja,” tegasnya.

Kedua, harus ada jaminan tidak ada gejolak perburuhan dalam hal upah. Abidin mengungkapkan selama ini persoalan perburuhan benar-benar menjadi momok bagi investor asing atau penanaman modal asing (PMA).

Abidin menguraikan, Batam pernah mencapai jaya-jayanya pada medio 2008-2010 dengan jumlah PMA mencapai ribuan. Kawasan Industri Batamindo yang dibangun Singapura penuh PMA dengan mempekerjakan lebih dari 50 ribu tenaga kerja.

Namun, sejak 2011 mulai muncul gejolak perburuhan. Demonstrasi menuntut upah tinggi makin sering terjadi. Diikuti aksi sweeping pekerja pada setiap aksi besar-besaran. Bahkan setiap tahun dalam kurun waktu 2011-2013 gejolak itu terus berlangsung setiap tahun.

Aksi-aksi tersebut membuat investor tidak nyaman. Apalagi pernah ada satu kasus dimana investor terjebak berjam-jam di kantornya akibat ada aksi demo karyawan.

“Banyak investor asing mengadukan hal ini ke kami Apindo saat itu. Saya sudah sampaikan ke pemerintah saat itu tapi tak direspon,” ungkap Abidin.

Presiden Jokowi (dua dari kiri) saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Akibatnya, pada medio 2014-2015, PMA ramai-ramai kabur dari Batam. Ada kabur baik-baik ada juga yang kabur begitu saja. Mereka hengkang ke Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang menyediakan berbagai kemudahan dan menjamin tidak ada gejolak perburuhan.

“Padahal kalau bicara upah, upah kita saat ini sudah lebih tinggi dari Johor Bahru. Di Johor upah mereka Rp 3 juta, kita sudah Rp 3,2 juta. Lima tahun lagi mau berapa?” sebut Abidin.

Hengkangnya PMA itu akhirnya menyisakan pengangguran yang betumpuk-tumpuk di Batam. Puncaknya dua tahun belakangan ini, jumlah pengangguran makin bertambah sering makin banyaknya industri yang tutup, khususnya industri galangan kapal.

Berbagai kalangan menjadikan ekonomi global yang lesu sebagai “kambing hitam”. Padahal, beberapa kawasan serupa dengan Batam di negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Filipina, industrinya terus tumbuh. Industrinya yang beragam dan rata-rata berteknologi tinggi membuat mereka bisa mengatasi gejolak global.

Abidin mencontohkan Iskandar Development Region di Malaysia. Kawasan ini tumbuh pesat mengalahkan Batam, meski usia FTZ-nya jauh lebih muda dari Batam.

“Berarti ada yang salah di regulasi kita. Akar masalah ini perlu diurai dan dicarikan solusi terbaik kalau Batam mau maju,” ujar Abidin.

Ketiga, soal perizinan. Menurut Abidin, dualisme kepemimpinan di Batam memang kerap membingungkan investor. Itu sebabnya, ia sepakat jika pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau oleh Jokowi dinamakan Mall Perizinan, lebih disederhanakan lagi dan lebih cepat lagi. Tidak ada lagi tarik ulur BP Batam denga Pemko Batam.

Jika perlu, meniru konsep Vietnam yang semua perizinanan investasinya maupun perizinan lainnya bisa selesai dalam waktu singkat dan cukup satu lembar kertas saja.

Hal serupa disampaikan Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing. “Dengan adanya pertemuan kedua kepala negara, kita berharap menjadi momentum kebangkitan ekonomi Kepri khususnya Batam,” kata Tjaw Hoeing, Senin (5/9).

Menurutnya, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut datangnya investasi. Pasalnya, pertemuan seperti ini sulit untuk digelar berkali-kali. Bahkan mungkin langka.

“Pemerintah bersama pengusaha harus bersatu mempersiapkan diri menyambut datangnya investasi. Indonesia harus menyambut ini dengan berbagai kemudahan,” katanya.

Menurutnya, kebijakan 16 paket ekonomi dari Presiden Jokowi juga harusnya disampaikan kepada semua calon investor di Singapura dan negara asing. Apalagi paket kebijakan tersebut menyangkut kemudahan berinvestasi di Indonesia.

“Jadi setelah pertemuan itu, semua yang menghambat investasi harus dihilangkan. Semua harus sinkron dengan satu kebijakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, mengatakan pertemuan kedua kepala negara ini akan menjadi momen bagi pengusaha untuk meningkatkan kerjasama bilateral.

“Di sana kita akan bicara business to business. Bagaimana meningkatkan hubungan bilateral dan ekonomi untuk berinvestasi ke Batam,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa bidang investasi yang akan dibicarakan di sana. Di antaranya bidang pariwisata, perdagangan, dan IT.

“Harapan kita setelah ini makin banyak investor yang masuk ke Batam. Dan memang kita ke sana mau datangkan investor,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Sallon Simatupang, juga berharap momen ini harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah. Ini momen yang sangat bagus untuk mempromosikan Batam lebih dalam lagi.

“Di sanalah upaya kita untuk meyakinkan investor di Singapura, bahwa di Batam itu masih aman dan nyaman untuk berinvestasi,” katanya.

Menurut Sallon, hal yang paling penting adalah memudahkan perizinan dan kepastian berinvestasi di Batam. Terutama para pemerintah yang ada di daerah.

“Kita harus apresiasi Pak Presiden yang sudah ke sana untuk membicarakan Kepri, Batam khususnya. Ini harus dimanfaatkan. Dibuktikan kepada investor bahwa sangat menguntungkan berinvestasi di Batam,” katanya.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long di Singapura pada 7 September nanti.

Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan. Membahas kerjasama ekonomi yang meliputi enam pokok kerja yakni membicarakan kerja sama ekonomi Singapura dengan BBK, investasi, pertanian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan perhubungan.

Salah satu pokok pembicaraan utama mengenai bidang investasi soal ketertarikan Singapura untuk mengembangkan bisnis teknologi informasi di Batam.

Menurutnya, akan ada peningkatan investasi terutama di bidang pengembangan IT.

“Salah satu contohnya yang akan dikembangkan, yakni di Nongsa Digital Park,” katanya. (ian)