batampos.co.id – Kalangan pengusaha di Batam menaruh harapan tinggi pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Kamis (7/9). Pasalnya, salah satu poin pembicaraan adalah terkait pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK).
“Kami berharap pertemuan besok akan menghasilkan berita yang positif untuk Batam, Bintan, Karimun,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, kepada Batam Pos, Rabu (6/9).
Menurutnya, hingga saat ini Singapura masih merupakan investor terbesar untuk Kepri, khususnya Batam. “Untuk itu kita harus dorong terus agar investor Singapura bisa masuk BBK,” terangnya.
Ia juga berharap agar semua keluhan investor dan pengusaha di Batam bisa diakomodir dalam pertemuan ini. Pertemuan bertajuk Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat ini sangat penting karena segala masukan dan keluhan akan didengar langsung oleh dua kepala negara. “Dan mudah-mudahan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Jika telah mendapat solusi yang dibutuhkan, Cahya yakin kepastian hukum bagi investor dan pengusaha akan bisa dicapai. “Kepastian hukum merupakan poin yang paling kami tunggu hingga saat ini,” tegasnya.
Direktur Kabil Citra Nusa dari Citramas Group, Peter Vincent, juga berharap banyak akan ada perubahan iklim usaha dari pertemuan ini.
“Dengan pertemuan kedua kepala negara, mudah-mudahan investor Singapura bisa bertambah besar yang masuk ke Batam,” katanya.
Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, sedikit sekali investor yang masuk ke Batam, termasuk dari Singapura.
Kondisi saat ini dimana industri minyak dan gas (migas) tengah anjlok, maka membutuhkan kebijakan baru yang dapat menyegarkan kembali situasi.
“Tak ada satupun yang bisa memprediksi kapan harga minyak akan naik lagi. Kita juga tak bisa jawab, karena penurunan harga minyak berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk juga Singapura,” katanya lagi.
Kondisi perusahan migas yang tengah terpuruk juga berimbas pada lesunya shipyard di Batam. “Tapi saya yakin pemerintah tak tinggal diam. Mereka pasti akan memikirkan bagaimana supaya ekonomi Kepri bisa ditingkatkan lagi,” harapnya.
Pertemuan kedua kepala negara akan membahas enam poin penting, di antaranya mengenai peningkatan kerjasama investasi di bidang industri digital dan pariwisata.
“Pemerintah sadar bahwa salah satu potensi besar Kepri ada di pariwisata. Kita juga pelaku melalui Turi Group di Nongsa dan akan sangat gembira jika pariwisata diekspos di pertemuan tersebut,” ungkap Peter.
Citramas Group juga menaruh minat pada pengembangan industri digital dengan membangun Nongsa Digital Park (NDS).
“Kondisi migas saat ini sedang susah. Jadi harus ada terobosan baru yakni mencoba digital park yang sangat didukung oleh Presiden Jokowi,” terangnya.
Pengembangan industri digital sangat bagus di Batam karena lokasinya yang strategis. “Singapura dan Batam sudah terhubung lewat fiber optic empat operator. Lagipula fasilitas di Batam sudah memenuhi ekspektasi pengembangan industri digital,” katanya lagi.
NDS sudah mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan juga Economic Development Board (EDB) atau forum pengembangan bisnis Singapura. “Jika dua pimpinan sudah turun maka pasti akan terealisasi karena mereka adalah pekerja,” bebernya.
Bank Indonesia Perwakilan Kepri juga mendukung upaya pemulihan ekonomi lewat pertemuan pimpinan dua negara ini.
Kepala Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putera mengatakan potensi pengembangan industri digital akan mendorong efisiensi waktu dan biaya.
“Potensi e-commerce yakni pembayaran secara nontunai sangat mendukung diterapkan di Indonesia yang penduduknya banyak,” katanya.
Ia mencontohkan aplikasi Go-Jek banyak menolong kalangan pengusaha termasuk dari UKM untuk dapat memasarkan produknya.
“Pariwisata yang dipadukan dengan digital juga dapat membuat informasi mengalir lebih cepat. Promosi destinasi baru lebih gampang,” katanya lagi.
Saat ini, BI telah mengembangkan divisi Financial Technology (Fintech). Tujuannya adalah untuk memonitor perkembangan industri digital yang bergerak di sektor pembiayaan.
“Kita lihat banyak start up teknologi finansial yang perlu dimonitor. Kita tidak akan membuat mereka terkekang karena pastinya kami akan bersinergi dengan mereka,” harapnya.
Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola investasi juga menaruh harapan besar lewat pengembangan industri digital.
“Industri digital sangat bagus di Batam. Investor selalu lihat Batam sebagai daerah potensial untuk penanaman modal,” ungkap Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami.
Namun untuk memenuhi ekspektasi tersebut dibutuhkan sarana berupa infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Untuk infrastruktur, Gusmardi menilai Batam sudah bagus. BP Batam sendiri memiliki Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Di samping itu, ada Politeknik Batam.
Sedangkan untuk SDM yang memiliki kompetensi, Batam memang masih dalam tahap pemantapan. Politeknik Batam sudah kompeten dalam mengembangkan SDM yang penting dalam industri digital. Selain itu, institusi pendidikan ini membuka jurusan penerbangan.
Ia juga mengatakan, Singapura merupakan mitra yang hebat dalam investasi sekaligus negara yang bagus sebagai ajang promosi investasi. Sehingga alangkah indahnya jika kerjasama dalam bidang investasi ini terus ditingkatkan.
“Promosi di Singapura sama saja dengan promosi ke seluruh dunia. Semua perwakilan dunia ada di Singapura,” katanya.
Berbeda dengan harapan pengusaha dan BP Batam, kalangan akademisi menaruh harapan pada pemerintah daerah.
Pasalnya ketika suatu kebijakan lahir dari pertemuan kedua kepala negara, maka implementasinya harus segera dilaksanakan pemerintah daerah.
“Level pimpinan itu membahas kebijakan. Pertemuan ini sangat penting, namun apapun itu jika tidak direalisasikan oleh pemda maka tidak ada artinya,” ujar akademisi dari Universitas Putera Batam yang juga aktif mengamati perkembangan perekonomian Batam, Gita Indrawan.
Selama ini, pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi hingga jilid keenam belas. Namun hanya segelintir efeknya yang bisa dirasakan oleh Batam sebagai penyumbang kontribusi ekonomi terbesar bagi Kepri. Buktinya adalah keterpurukan ekonomi Kepri pada angka 1,04 pada semester dua tahun ini.
“Apapun itu, tataran pemerintah daerah yang harus diawasi. Pemerintah pusat juga harus aktif mengawasi apakah paket kebijakan tersebut sudah dijalankan atau belum,” ujarnya. (leo)