Yunan Harjaka. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kejati Kepri, masih menelusuri aliran uang Rp 55 miliar yang ditarik sebanyak 31 kali oleh kedua tersangka dugaan korupsi dan melakukan pencucian uang dana Askes dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Batam di PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ).

Penelusuran tersebut akan dilakukan saat pemeriksaan terhadap kedua tersangka yakni mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Batam, Syafei dan M Nasihan selaku Pengacara PT BAJ. Sebab dari penarikan yang dilakukan kedua tersangka hanya tersisa Rp 165 juta.

“Kemana saja aliran uang yang ditarik tersangka dan dipergunakan untuk apa masih akan kami telusuri,” ujar Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka, kemarin.

Dikatakan Yunan, dari 31 kali penarikan dana di rekening bersama di Bank Mandiri senilai Rp 55 miliar tersebut, hanya tersisa dana Rp 165 juta. Pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap dokumen yang terkait penyalahgunaan dana Askes dan JHT bagi PNS serta THL Pemko Batam pada PT Asuransi BAJ tersebut.

”Dalam kasus ini kami sudah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk kedua tersangka. Jadi total yang diperiksa sebanyak 14 orang,” kata Yunan.

Sementara saat ditanya apakah dalam kasus tersebut ada keterlibatan pihak lain, Yunan menerangkan, pihaknya masih melihat dari fakta yuridis dan perkembangan penyidikan serta berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi lain nantinya ada menunjukan bukti keterlibatan pihak lain.

”Kita lihat saja nanti. Jika ada mengarahkan keterlibatan pihak lainnya maka kami tidak segan menetapkan tersangka,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan. Kejati Kepri akhirnya menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dari kerjasama asuransi kesehatan, tunjangan hari tua PNS, Honorer Pemko Batam di PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ), Kamis (14/9).

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kasi Datun Kejari Batam berinisial SY dan pengacara PT BAJ MN. Meski ditetapkan tersangka, namun keduanya belum di tahan.

Penetapan tersangka dilakukan pihaknya berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan atas penyalahgunaan uang dana kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam Rp 55 miliar yang ditempatkan dalam rekening bersama ‘escrow account’ yang dipindahkan kedua tersangka ke rekening lain.

Seperti diketahui, penempatan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua PNS serta tenaga honorer daerah Pemko Batam ke BAJ sejak (1/8) tahun 2007 hingga (31/7) tahun 2012. Kerjasama itu ditandai dengan nomor polis 02070197/ATMP/01/2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Asuransi Jiwa BAJ yakni Rudolf Sinaga dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agus Sahiman.

Pemko Batam mengakhiri kerjasama dengan alasan keterbatasan anggaran karena terjadinya defisit. Sesuai perjanjian kerjasama PT Asuransi Jiwa tersebut harus membayar nilai tunai sesuai dengan usia polis yang telah dijalani oleh peserta yang nilainya mencapai Rp 115,9 miliar.

Namun, penghitungan BAJ setelah dikurangi faktor – faktor pengurangan hanya berkisar Rp 67 miliar. Terkait penghitungan tersebut Pemko Batam dan BAJ tidak sepakat soal besaran ganti ruginya.

Karena tidak ada kata sepakat. Pemko Batam pun menggugat PT Asuransi itu ke Pengadilan Negeri Batam agar tetap membayar besaran polis senilai Rp 115,9 miliar. Namun, oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut hanya mengabulkan Rp 80 miliar. Tak puas, Pemko Batam pun melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau. Namun, lagi-lagi putusan yang diberikan malah lebih rendah yakni Rp 50 miliar.

Dengan makin turunnya nilai polis yang diwajibkan kepada BAJ untuk membayar ke Pemko Batam. Perkara tersebut pun akhirnya dibawa hingga ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, tetapi di tolak. Sementara BAJ hanya sanggup membayar Rp 57 miliar.(ias)

Respon Anda?

komentar