Ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, kemarin (18/9) melakukan rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bersama Partai Politik (Parpol), Bawaslu Karimun dan Dinas Kependudukan Karimun. Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton mengatakan, tahapan Pemilu 2019 sudah mulai dilaksanakan, salah satunya tentang pemutakhiran data pemilih.

“Dari dulu data pemilih menjadi permasalahan. Makanya melalui rakor inilah kita lakukan pendekatan kepada Parpol mengenai pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan ini berkoordinasi dengan Disduk, agar sinkron jumlah data pemilih nantinya,” jelas Ahmad Zulton.

Dengan demikian, hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan dijadikan sebagai pembanding pada pemutakhiran data pemilih di tahun 2019 mendatang, agar keakurasian data pemilih benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kepada Parpol agar berperan aktif kepada simpatisan yang belum memiliki e-KTP segera diurus nantinya.

“Tinggal satu tahun lagi kita menghadapi pesta demokrasi secara serentak. Sebab, di PKPU no7 tahun 2017 pemilih harus mempunyai e-KTP sebagai syarat menjadi pemilih,” ungkapnya.

Perlu diketahui kata Sulton lagi, jumlah DPT lalu 17.3901 pemilih dan kemungkinan akan terjadi perbedaan jumlah pemilih nantinya. Untuk itu kepada seluruh Parpol agar mempersiapkan administrasi, yang akan dilakukan verifikasi dan pendaftaran secara sentralistik di KPU.

“Intinya, kami (KPU, red) sebagai penyelenggara Pemilu ingin menyukseskan Pemilu di Kabupaten Karimun. Dan perlu peran serta Parpol dan semua stakeholder,” paparnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan, Capil Karimun M Tahar mengungkapkan, pihaknya hanya melakukan koordinasi data kependudukan yang dikeluarkan setiap per semester. Sehingga KPU Karimun juga menggunakan data yang sama dikeluarkan Disduk Karimun sesuai dengan perjanjian kerja sama.

“Kami hanya menyosialisasikan kepada calon peserta Pemilu. Sekarang jumlah penduduk Karimun mencapai 240.175 jiwa,” tuturnya.

Masih kata Tahar lagi, bagi penduduk nonpermanen tidak bisa menggunakan hak politik di tempat mereka berdomisili. Walaupun sudah tinggal lama di tempat domisili. Penduduk yang tidak mempunyai KTP setempat, tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat berdomisili.

“Yang jelas penduduk nonpermanen tidak mempunyai hak politik. Kami sedang mempersiapkan Perdanya, yang tidak lama lagi akan disahkan,” ujarnya. (tri)

Respon Anda?

komentar