Ketua SPSI Reformasi Bintan Darsono yang mewakili pekerja Bintan Lagoon Resort, Lagoi menemui HRD Manager BLR Lagoi, Safrizal Umar di pos I Bintan Lagoon Resort, Lagoi, Selasa (18/9). F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Belasan pekerja yang diwakilkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Bintan menilai manajemen Bintan Lagoon Resorts (BLR) Lagoi telah menolak melakukan perundingan terkait persoalan serikat dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, Senin (18/9).

Iklan

Belasan pekerja itu mengancam akan melakukan aksi mogok kerja, 22 September mendatang. Ketua SPSI Reformasi Bintan, Darsono menjelaskan, sebelumnya mereka
akan melakukan mogok kerja di lingkungan resorts. Tapi, Kadisnaker Bintan telah melakukan pertemuan dengan manajemen BLR Lagoi dan meminta agar mereka menunda melakukan aksi mogok kerja.

“Manajemen yang menjanjikan akan menemui kami tanggal 18 September ini. Tetapi
ternyata mereka yang ingkar janji,” katanya.

Ia menambahkan jika manajemen menolak melakukan perundingan karena
alasan tidak mengakui keberadaan serikat pekerja maka pihaknya akan
mempolisikan manajemen BLR.

“Memang dalam gugatan mereka, pengadilan meminta agar pencatatan Sp Pariwisata SPSI Reformasi Bintan di Bintan Lagoon Resort dicabut. Tapi sampai sekarang, Disnaker Bintan belum mencabutnya, artinya kami masih diakui,” katanya.

“Selain itu kami juga melakukan banding, dan belum ada putusan tetap,” tegasnya
menambahkan.

Sementara itu, HRD Manager BLR Lagoi, Safrizal Umar alias Ujang akhirnya menemui perwakilan serikat pekerja. Ia menyampaikan, pihak manajemen belum bisa melakukan perbincangan dengan perwakilan pekerja, karena kesibukan. Selain itu, manajemen juga menghormati proses hukum yang berlaku, sebab persoalan SP Pariwisata SPSI
Reformasi Bintan Lagoon, masih dalam proses peradilan.

“Bukan menolak tapi lebih menunggu keputusan (hukum) itu,” katanya.

Kadisnaker Bintan Hasfarizal Handra menerangkan, pihaknya memberikan kebebasan
kedua belah pihak untuk melakukan perundingan, dalam hal ini bipartit.
Jika tidak ada jalan keluar, baru pihaknya akan melakukan mediasi atau tripartit.

“Mereka yang akan memintanya, kami tak bisa melakukannya sendiri,”
katanya.

Mengenai pertemuan tanggal 18 September, dijelaskannya, menurut
manajemen sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dengan pekerja. Hanya,
di tanggal 18 September ini, pihak manajemen sibuk.

“Ownernya Moh Ibrahim lagi di luar negeri,” katanya.

Selain itu, kepada Hasfarizal, manajemen juga menyampaikan bahwa kuasa
hukum BLR belum bisa melayani keberadaan serikat pekerja karena masih
dalam proses banding dan belum ada putusan tetap. (cr21)