batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah mengatakan mulai 2018 tidak akan ada lagi transaksi keuangan secara tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri hingga ke kabupaten/kota, karena semuanya akan dilakukan berdasarkan sistem non tunai. Hal ini ditegaskan Sekda saat membuka ‘Diskusi Panel Implementasi Transaksi Non Runai Pada Pemerintah Daerah’ di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (19/9).
Menurut Arif, transaksi non tunai sudah jadi program pemerintah, bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Daerah agar sistem transaksi non tunai ini bisa diimplementasika di 2018.
“Yang jelas sistem ini akan lebih aman, efektif, efesien, dan cepat,” kata Arif dalam sambutannya.
Dengan sistem pembayaran non tunai, lanjut Arif maka bagi para bendahara juga aka lebih aman. Serta bisa menghindari dari segala fitnah dan sebagainya. “Sekarang ini jaman fitnah, jadi kita harus berhati-hati. Semoga diskusi ini memberikan pencerahan bagi kita. Dan program ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik,” ujar Arif.
Sementara itu Kepala BI cabang Batam Gusti Raisal Eka Putra mengatakan dengan sistem ini bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kepri nantinya. Sistem pembayaran non tunai ini sendiri telah di launching sejak tahu 2014 oleh Presiden. Dan bahkan sudah berjalan di beberapa daerah.
“Sudah ada MoU antara BI dengan Gubernur se Indonesia sejak di launching pada tahun 2014. Sistem pembayaran non tunai ini jelas lebih efesien, akurat, aman, dan nyaman. Itu nilai plus dari sistem ini,” Gusti Raisal Eka Putra.
Namun demikian Raisal mengajak untuk melakukan sosialisasi bersama karena masyarakat tentu masih belum terbiasa dengan sistem transaksi non tunai. (bni)