batampos.co.id – Tiga tahun terakhir, pendapatan pajak parkir di Kota Batam tidak pernah mencapai target. Potensi kebocoran terjadi karena longgarnya pengawasan laporan pendapatan parkir. Kondisi itu diperburuk minimnya petugas untuk mengawasi kejanggalan laporan keuangan para juru parkir (jukir).

Semrawutnya pengelolaan parkir juga tidak terlepas dari mafia parkir yang menguasai lahan-lahan parkir. Bahkan Pemko Batam, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) tak berkutik untuk bisa lepas dari kungkungan raja-raja parkir tersebut. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir jebol.

Bila melihat target retribusi parkir saat ini, dari sebelumnya Rp 30 miliar turun menjadi Rp 6 miliar. Alasannya, karena kenaikan tarif parkir yang diusulkan Pemko tidak disetujui DPRD Batam. Selain itu, belum jalannya sistem parkir berlangganan jadi alasannya diturunkannya target retribusi parkir tersebut.

Berdasarkan data yang masuk ke Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam, realisasi retribusi perSeptember ini baru angka Rp 2,89 miliar, angka yang minim meskipun target sudah diturunkan.

“Retribusi parkir Rp 2,89 miliar,” kata Raja Azmansyah, Kepala BP2RD Kota Batam.

Kebocoran pendapatan dari parkir, menurut anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak, akibat pengawasan yang minim. Menurut dia, bayangkan saja, seorang juru parkir bisa menarik retribusi Rp 400 sampai Rp 500 per hari. Sementara uang yang disetorkan ke Dinas Perhubungan tak sampai dari Rp 50 ribu.

“Bisa dihitung berapa kerugian daerah. Dan itu sudah saya buktikan di lapangan,” tegasnya.

Bahkan, di satu titik parkir dijaga dua orang. Mereka mulai menarik retribusi parkir mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB,  ganti lagi orang yang jaga parkir. Satu titik bisa dua kali berarti Rp 800 ribu hanya di setor Rp 100 ribu. Bisa dihitung berapa persen saja yang masuk ke kas daerah.

“Saya tanya mereka setor ke mafia parkir yang mengatasnamakan kordinator parkir, dan hanya sebagian kecilnya saja untuk dishub (daerah),” terangnya.

Menurut Jefri, Kepala UPTD parkir seharusnya bertanggung jawab dalam restribusi pengelolaan parkir, bukan melakukan pembiaran dan membiarkan pihak tertentu memperkaya diri dengan menggunakan uang rakyat. “Pengawasan ini yang seharusnya ditingkatkan. Berapa ke daerah berapa untuk mereka harus jelas,” katanya.

Melihat besarnya kebocoran pendapatan daerah ini membuat Ketua DPD PKB itu meminta Wali Kota mengevaluasi kinerja pegawainya. Apalagi PAD sektor retribusi parkir ini bukan kali pertama. Hampir setiap tahun retribusi pendapatan parkir tepi jalan ini tidak sesuai dengan target dan perencanaan dari Pemko Batam.

“Saya minta pak Walikota Batam untuk mengevaluasi itu,” katanya

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menilai, guna menghilangkan mafia parkir tepi jalan, pemko harus berani menolkan tarif parkir selama satu tahun. Artinya selama satu tahun parkir tepi jalan digratiskan sehingga raja-raja kecil tersebut tak bisa lagi menerima uang dari juru parkir (jukir).

“Pengawasannya juga harus tegas, jika masih ada yang minta bayar harus ada sanksinya,” kata Riky.

Sehingga ketika parkir digratiskan, untuk tahun selanjutnya pengelolaan parkir diatur oleh pemko Batam. Survey titik parkir pun harus jelas, mana titik potensial, retribusinya juga harus lebih besar.

Kepala UPT Pakir Dishub Kota Batam, Tongam belum memberikan konfirmasi terkait retribusi parkir tersebut. (rng)

Respon Anda?

komentar