Iklan

batampos.co.id – Belum kunjung dicairkannya anggaran pilkada dari APBD Tanjungpinang, mulai memengaruhi laju kinerja KPU Kota Tanjungpinang. Tercatat, ada lima agenda utama yang telah disusun pelaksanaannya sepanjang September bahkan tertunda. Dikarenakan belum adanya dana daerah yang memang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan itu.

Iklan

“Untuk kegiatan yang menggunakan APBN tidak ada masalah. Karena dana langsung dicairkan, sebelum kegiatan dimulai. Namun memang kami terkendala di kegiatan yang harus dibiayai dengan APBD,” papar Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria pada Batam Pos, Senin (25/9) kemarin.

Beberapa kegiatan yang tertunda tersebut, yakni sosialisasi pencalonan independen, launching Pilkada, launching laman resmi KPU Tanjungpinang hingga konsultasi yang ke Jakarta.

“Seperti untuk sosialisasi calon independen, kami tak bisa melangsungkan di kantor KPU Tanjungpinang. Karena hanya muat sekitar 15 orang. Akan menjadi tidak nyaman kalau dipaksakan,” sambung Robby lagi.

Dan meski Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangi sejak 31 Juli lalu, Robby mengaku belum mendapatkan kejelasan pencairan anggaran Pilkada. Justru, tambahnya, ia mendapatkan informasi bahwa untuk mencairkan dinas terkait meminta rekomendasi surat dari Dinas Kesbangpol.

“Seakan-akan dari awal lagi. Kami juga bingung,” tutur pria berkacamata itu.

Robby mengaku masih berharap Pemko Tanjungpinang dapat mencairkan anggaran Pilkada sebesar Rp 5,6 miliar ini. Sehingga beberapa agenda penting di September dapat segera dilangsungkan komisi penyelenggara Pilkada 2018 mendatang.

“Misalnya langsung dicairkan, agenda penting seperti sosialisasi calon independen bakal segera dijalankan. Tapi kalau belum, bahkan agenda Oktober yang lebih vital lagi bisa-bisa tertunda. Akhirnya KPU tak bisa berbuat,” tutup Robby Patria. (aya)