batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi tak membantah jika Batam disebut jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga, termasuk Johor, Malaysia. Padahal, dulunya Johor belajar tentang konsep pengembangan kawasan ekonomi Batam.

“Memang jauh. Namun kita masih punya harapan,” kata Rudi di Batamcenter, Senin (25/9).

Menurutu dia, Batam tak bisa berkembang karena adanya dua lembaga yang menangani urusan pemerintahan. Yakni Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dirinya sebagai Wali Kota Batam merasa tak memiliki kewenangan penuh untuk Batam.

“Saya wali kota tapi tak bisa menguasai semua. Jadi saya bekerja sesuai kewenangan yang ada,” terang Rudi.

Dijelaskan Rudi, Pemko Batam dibentuk pada tahun 2002 lalu untuk mengurus persoalaan pemerintahan dan rakyat. Namun pada kenyataannya, wewenang Pemko dibatasi. Hal itu dikarenakan BP Batam juga mengurus persoalaan pemerintahan.

“Mereka (BP Batam) juga mengurus pemerintahan. Kita mau mengembangkan pun tak bisa maksimal. Ini bukan saling menyalahkan, tapi ini bisa menjadi acuan,” ujar Rudi.

Harusnya, lanjut Rudi, BP Batam fokus mengelola investasi di Batam. Sementara Pemko Batam menangani urusan pemerintahan dan masyarakat.

“Harusnya BP bisa fokus untuk investasi saja. Ini kan yang enak-enak saja. Kalau dipisah, saya yakin Batam bisa seperti Johor sekarang. Jadi saya berharap Pemko dibebaskan untuk mengelola Batam,” ungkap Rudi.

Menurut dia, saat ini dirinya tengah menunggu keputusan Menteri Perekonomian soal status kewenangan mengelola Batam. Rudi bahkan mengaku sudah menyampaikan persoalan dualisme di Batam ini langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Jokowi bilang ini akan didudukkan. Kami juga tengah menunggu pernyataan dari Menko. Mudah-mudahan secepatnya selesai,” katanya. (she)

Respon Anda?

komentar