batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menerbitkan aturan kontroversial. Pengusaha atau pemilik lahan diwajibkan melapor ke BP Batam jika ingin menjaminkan sertifikat lahannya ke bank. Laporan ini guna mendapatkan persetujuan hak tanggungan sebelum proses di perbankan.

Aturan tersebut tertuang dalam pasal 30 Peraturan Kepala (Perka) BP Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk lahan dengan luas 600 meter persegi ke atas.

“Ini merupakan peraturan dari Menteri ATR/BPN yang menjelaskan bahwa penjaminan atas lahan yang merupakan milik dari si pemilik Hak Pengelola Lahan (HPL) yakni BP Batam,” ujar Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Jumat (29/9).

Menurutnya, peraturan ini adalah peraturan lama yang merujuk kepada PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Namun sebelumnya peraturan ini tak dijalankan.

Menurut PP tersebut, hak peralihan dan hak tanggungan diperbolehkan jika ada izin dari pemilik HPL yakni BP Batam. “Ya, iyalah tanah punya BP Batam kok dijaminkan tanpa sepengetahuan kami,” ungkapnya.

Eko menegaskan bahwa seluruh masyarakat di Batam hanyalah penyewa tanah milik negara. Dan peraturan ini memang harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum.

Ada tiga peraturan penting dalam kebijakan ini. Pertama, pembebanan hak tanggungan atas lahan guna kepentingan penjaminan di bank atau lembaga pembiayaan lainnya, pengguna lahan wajib memperoleh izin hak tanggungan dari BP Batam.

Kedua, peraturan ini berlaku bagi pemilik lahan dengan luas 600 meter persegi ke atas yang telah membangun sesuai dengan peruntukan. Contoh lahan dengan luas 600 meter persegi adalah lahan milik developer dan lahan kawasan industri. Dengan kata lain, izin hak tanggungan ke BP Batam berlaku untuk penjaminan lahan maupun bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat HGB.

Dan ketiga, pembebanan hak tanggungan dapat dilakukan atas lahan dengan jangka waktu yang tidak melebihi masa pengalokasian lahan. Dengan kata lain, tempo pengembalian kredit tidak boleh melebihi sisa sewa lahan.

Dalam memberikan izin hak tanggungan nanti, Eko mengatakan, BP Batam akan menerapkan prosedur ketat. Jika benar-benar dengan tujuan bisnis, maka BP Batam akan memperbolehkannya tentu saja dengan melewati sejumlah verifikasi.

Namun, jika untuk bermain spekulasi, maka BP Batam tidak akan mengizinkan. “Ketika lahan tersebut dijaminkan, namun orang yang menjaminkan tak membayar kreditnya, maka ini jadi masalah. Tak ada kepastian hukum jadinya soalnya ini kan lahan negara,” ungkapnya.

Kemudian dalam proses verifikasi, BP Batam akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak terjadi kekeliruan. Jika menyalahi aturan, BPN berhak untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)-nya.

Sebelumnya, memang banyak lahan yang sudah dijaminkan ke bank tapi terpaksa memperoleh status tidak jelas karena kreditur tak sanggup membayar pinjaman bank atau bahkan kabur. Selama ini, proses penjaminan itu tanpa sepengetahuan BP Batam. Sehingga menjadi kerugian besar bagi perbankan dan BP Batam sebagai pemilik HPL. “Ini yang tidak diatur, makanya bank jadi korban, begitu juga kami. Yang dijaminkan kan tanah negara yang dikelola BP Batam,” jelasnya.

Ia kemudian memberikan gambaran singkat. Ada seorang anak menjaminkan rumah milik ibunya untuk mendapat pinjaman. Namun ketika si anak tak sanggup melunasi kreditnya, maka bank menyita jaminan tersebut. Si ibu yang merupakan pemilik rumah asli tak bisa menuntut apa-apa karena pada kenyataannya ia juga menyetujui penjaminan tersebut.

“Ini bukan hanya untuk Batam saja. Di Jakarta juga begitu, contohnya di Pulo Gadung, Senayan dan lainnya,” cetusnya.

Namun sayangnya, meskipun sudah menerbitkan peraturan ini, BP Batam masih dalam tahap penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya. Eko memberikan gambaran singkat bahwa nantinya pengurusan hak tanggungan di BP Batam akan sama seperti proses pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH).

Warga memanfaatkan tanah kosong di Sagulung untuk belajar menyetir mobil, Selasa (25/7). Di Batam ini banyak tanah kosng yang belum tidak dibangun. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Ditentang Pengusaha

Kalangan pengusaha langsung protes atas Perka Nomor 10 Tahun 2017 tersebut. Kebijakan ini dianggap hanya menambah jalur birokrasi baru, memperlambat investasi, dan tidak sesuai dengan paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang menghendaki pemangkasan birokasi perizinan.

“Kebijakan ini memperlambat investasi dan membuat ketidakpastian. Hal-hal seperti inilah yang membuat Batam kalah saing,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana, Jumat (29/9).

Pengusaha, kata Makruf, sudah direpotkan dengan berbagai macam perizinan yang harus diurus baik itu ke BP Batam maupun Pemko Batam. Jumlahnya fantastis bisa mencapai 22 izin dan merupakan jumlah perizinan terbanyak di Indonesia.

“Mengapa semuanya harus seizin mereka. Mau jual beli harus urus IPH, mau jaminkan ke bank harus urus hak tanggungan. Sedangkan di daerah lain tak ada peraturan seperti itu banyaknya,” ungkapnya.

Jika tak mendapat izin dari BP Batam, maka perbankan akan menolak. Lalu saat ini, kata Makruf, prosedurnya pun belum disusun tapi peraturannya sudah terbit sehingga harus dijalankan.

“Ini menambah sesuatu yang tak perlu menjadi perlu. Menghambat karena ada birokrasi lagi. Mengurus IPH saja lamanya minta ampun apalagi dengan mengurus hak tanggungan ke BP Batam,” ujarnya.

Ditambah lagi faktor suka dan tidak suka. “Jika mereka tak suka sama kita, bisa saja tak dikasih izin,” jelasnya.

Senada dengan Makruf, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Perrmukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kepri, Wirya Putra Silalahi, juga menilai kebijakan ini tak bijak dan tidak menguntungkan dunia usaha sama sekali.

“Saya lihat BP Batam sudah seperti bank, harus pakai jaminan segala. Ini akan membuat perputaran ekonomi melambat lagi,” ungkapnya.

Saat ini, kondisi ekonomi Batam tengah terpuruk. Kebijakan yang dikeluarkan seharusnya mempermudah investasi bukan menambah jalur birokrasi baru.

Praktisi hukum Batam, Ampuan Situmeang juga angkat bicara soal kebijakan baru ini. Ia menilai dari segi hukum, BP Batam pasti punya alasan yuridis mengapa menerbitkan Perka tersebut, meskipun dari sisi kebijakan publik patut dikritisi.

“Karena kebijakan ini menambah prosedur dan mempersulit semua pihak seolah-olah terkesan mau menang sendiri,” katanya.

Seandainya Otorita Batam (OB) yang menerapkan hal tersebut sangat wajar. Namun BP Batam yang tugasnya hanya mengatur lalu lintas barang sesuai PP Nomor 46 Tahun 2007 jelas tidak punya otoritas untuk menerapkannya.

“Kebijakan ini berlebihan dan terkesan mengada-ada,” timpalnya lagi.

Kewajiban untuk meminta izin itu, kata Ampuan, bukan amanah dari peraturan yang lebih tinggi, tapi merupakan peraturan turunan BP Batam sebagai pemegang HPL. “Artinya tanpa kewajiban itu pun tidak salah. Namun BP Batam nampak menggunakan haknya “pokoke”. Nah seharusnya jika ada pihak yang dirugikan, mekanismenya harus ada,” tegasnya.

Dengan lahirnya kebijakan baru ini, Ampuan melihat apa yang dilakukan BP Batam sangat bertentangan dengan keinginan Presiden yang ingin mempermudah perizinan berusaha.

“Dengan kebijakan ini, malah birokrasi perizinan semakin beranak pinak dan malah mempersulit situasi ekonomi yang sudah sulit. Kacau,” ungkapnya lagi.

Dari sektor perbankan juga mengkritisi kebijakan ini. Kepala Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Kepri, Daniel Samzon, mengatakan pihaknya akan mempelajari hal ini lebih lanjut lagi mengenai dasar BP Batam menerapkan kebijakan baru ini.

“BP Batam dalam hal ini sudah terlalu melampaui. Karena proses IPH saja belum benar-benar bagus, apalagi kalau urus hak tanggungan, mau berapa lama lagi,” ujarnya.

Menurutnya, dunia perbankan akan selalu mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, apapun itu. Tapi peraturan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dulu. Jangan kebijakan yang baru malah jadi penghambat. “Sebelum mengeluarkan kebijakan, ya duduk bersama dulu, diskusi, dengar pendapat dulu supaya tahu imbasnya kemana,” tegasnya.

Ketidakjelasan prosedur ini membuat perbankan akan menjadi ragu. Karena ketika mengurus IPH saja prosesnya lama dan berbelit-belit, imbasnya adalah transaksi jual beli properti tidak berjalan. Sehingga kerugian harus ditanggung oleh perbankan sebagai pemberi kredit. Jumlah pemberian kredit menurun begitu juga dengan penjualan properti.

“Harus dijelaskan dulu berapa lama pengurusannya. Persetujuan kredit memiliki batas waktu sebulan. Jika mengurus hak tanggungan belum jelas waktunya, maka batas persetujuan kredit akan berakhir. Dan terpaksa si pemohon mengulang kembali. Sangat tidak efisien,” paparnya.

Kondisi ekonomi dalam sebulan saja belum bisa diprediksi, apalagi menunggu prosedur yang belum jelas. “Tak mungkin menunggu proses izin hak tanggungan yang belum jelas. Kondisi ekonomi kan berubah-ubah. Ini nanti jadi problem baru,” ungkapnya. (leo)

Respon Anda?

komentar