Yunan Harjaka. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, kembali melayangkan surat panggilan kedua terhadap Syafei dan M Nasihan, dua tersangka tersangka kasus dugaan korupsi asuransi kesehatan, tunjangan Hari Tua, PNS dan honorer Pemko Batam di PT Bumi Asih Jaya, yang merugikan negara sekitar Rp 55 miliar.

Hal tersebut dilakukan karena kedua orang tersebut mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka, Kamis (28/9).

“Akan kami layangkan panggilan kedua untuk mereka,” ujar Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka.

Dikatakan Yunan, dalam pemanggilan kedua itu. Pihaknya meminta para tersangka untuk hadir pada Senin (2/10) mendatang. Pemanggilan tersebut guna pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya.

“Jika tidak hadir juga maka akan kami layangkan surat panggilan ketiga. Kalau tidak diindahkan akan kami jemput secara paksa,” kata Yunan.

Ia pun berharap, kedua tersangka tersebut kooperatif dan datang untuk diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus).

“Lebih baik datang daripada dijemput secara paksa,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Syafei dan M Nasihan, dua tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dari kerjasama asuransi kesehatan, tunjangan hari tua PNS, Honorer Pemko Batam di asuransi PT Bumi Asih Jaya (BAJ), mangkir untuk diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Kepri, Kamis (28/9).

Penyidik akhirnya hanya memeriksa mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Agussahiman, sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka, melalui Kasipenkum Wiwin Iskandar, ketika dikonfirmasi Batam Pos.

“Sampai sore hari ini, informasi yang saya dapatkan dua tersangka itu tidak datang. Penyidik hanya memeriksa saksi yakni Ahmad Dahlan dan Agussahiman,” ujar Wiwin.

Sekdar mengingatkan, penetapan status tersangka terhadap kedua orang tersebut dilakukan tim penyidik pidana khusus berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan atas penyalahgunaan uang dana kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam Rp 55 miliar yang ditempatkan dalam rekening bersama ‘escrow account’ yang dipindahkan kedua tersangka ke rekening lain.

“Kedua tersangka ini kembali membuka rekening giro atas nama mereka tanpa diketahui Pemko Batam. Padahal pembuatan rekening bersama dalam menampung kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam sambil menunggu putusan Pengadilan atas perkara quo yang memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Kepala Kejati Yunan Harjaka, belum lama ini.

Dikatakan Yunan, kedua tersangka pun melakukan penarikan sebanyak 31 kali dana kewajiban PT BAJ dari putusan pengadilan yang pertama kali berdasarkan surat kuasa masing-masing pihak.

“31 kali menarik uang senilai Rp 51 miliar ke rekening pribadi sejak tahun 2013 hingga 2015,” kata Yunan.

Dilanjutkannya, dana yang bisa diklaim adalah jaminan hari tua dan tunjangan honorer. Jaminan kesehatan dapat diklaim setelah pemohon mengalami sakit dan butuh perawatan medis. Pemko Batam mengadakan perjanian kerja sama dengan BAJ dengan nomor 03/kontrak/lelang-Sekda/KPA/VII/2007. Namun karena keterbatasan anggaran, pihak Pemko menghentikan kerjasama dengan mengeluarkan surat penetapan pemutusan kerjasama pada tahun 2012.

“Berhentinya kerjasama lantaran kondisi BAJ tidak sehatnya pengelolaan keuangan dan sempat dinyatakan oleh pihak OJK untuk tidak mengeluarkan prodak asuransi. Saat itu BAJ juga sempat digugat oleh OJK dan 2015 resmi dinyatakan Pailit,” sebut Yunan.

Atas perbuatannya, terang Yunan, tersangka dijerat dengan pasal 3 Jo pasal 8 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU nomor 8 tahun 2010 pasal 3 tengan tindak pidana pencucian uang.(ias)

Respon Anda?

komentar