batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, profesi guru sekarang ini sudah sejahtera, seiring kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sehingga profesi guru sekarang ini tidak ada yang susah, apalagi bila suami istri sebagai guru mendapatkan tambahan tunjangan lainnya. Saat ini, guru-guru yang belum sertifikasi terus melengkapi data-data untuk mendapatkan sertifikasi yang secara otomatasi akan mendapatkan tambahan tunjangan.
“Melalui Konferensi Kerja II PGRI Karimun inilah, saya minta agar melakukan validasi data guru yang ada di Kabupaten Karimun. Sebab, guru tingkat SMA/sederajat sudah pindah ke provinsi. Ini sangat penting untuk program-program ke depan, terkait guru-guru dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kabupaten Karimun,” kata Rafiq, saat membuka konferensi kerja II PGRI Kabupaten Karimun, Senin (2/10).
Lanjutnya, untuk tenaga pendidik di luar guru secara bertahap akan diangkat menjadi tenaga kontrak penuh di Pemkab Karimun. Ini sesuai janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan masa kerja, saat ini sudah separuh tenaga pendidik menjadi tenaga kontrak penuh dan sisanya di tahun 2018 akan diangkat lagi.
“Ini saya perlu sampaikan, saat ini masih ada tenaga pendidik hanya mendapatkan gaji insentif Rp 350 ribu, sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Dari Konferensi Kerja II PGRI Karimun ini guru-guru yang menjadi pengurus PGRI diminta memberi masukan kepada Pemkab Karimun untuk meningkatkan dunia pendidikan. PGRI juga diminta untuk bisa menjadi wadah semua kalangan pendidikan dalam memberikan kontribusi kepada daerah dalam dunia pendidikan.
“Terutama mengatasi pengaruh narkoba di dunia pendidikan baik pelajar maupun guru,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua PGRI Kepri Huzaifa Dadang mengatakan, keberadaan organisasi PGRI sudah lama berdiri. “Kami diberi kesempatan untuk berkreasi nantinya dalam Konferensi PGRI Nasional,” ucapnya.
Sedangkan Ketua PGRI Karimun M Khudri mengungkapkan, dalam Konferensi Kerja II PGRI Karimun akan disusun program-program kerja yang tepat sasaran untuk meningkatkan kompetensi guru, kesejahteraan guru, serta meningkatkan harkat dan martabat guru. Kemudian melakukan sinkronisasi anggota PGRI Karimun, karena ada yang sudah meninggal dunia maupun pindah ke struktural dan pensiun.
“Jumlah anggota PGRI Karimun mencapai 4.800 orang. Dan melakukan komunikasi kepada pihak penegak hukum, apabila ada guru yang tersandung hukum terkait proses pendidikan. Supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” paparnya.
Kemudian, pihaknya juga mengusulkan kepada Pemkab Karimun agar bisa mempunyai Sekretariat PGRI Karimun yang saat ini mendapatkan pinjaman dari anggota DPRD Kepri untuk sekretariat sementara. Penting bagi daerah untuk memiliki Sekretariat PGRI untuk memastikan bawa organisasi PGRI bukan organisasi politik, namun mempunyai hak politik sebagai warga negara.
“Alhamdulillah Pak Bupati sudah menyanggupi keberadaan Sekretariat PGRI Karimun. Intinya, organisasi PGRI untuk menambah wawasan dunia pendidikan bagi guru maupun anggota PGRI Karimun,” ucapnya. (tri)