batampos.co.id – PT Palindo Marine meluncurkan satu dari lima kapal kenavigasian pesanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di galangan kapal perusahaan tersebut, Sagulung, Batam, Kamis (12/10). Peluncuran kapal dengan nama KN Yefyus itu dilakukan bersama Direktur Kenavigasian Kemenhub, I Nyoman Sukayadnya.
Nyoman mengatakan, KN Yefyus merupakan kapal kenavigasian yang canggih. Kapal tersebut nantinya akan ditempatkan di Sorong, Papua.
“Teknologi semakin canggih, maka perlu ada peningkatan kualitas kapal perambuan seperti ini juga,” ujar Nyoman, kemarin.
KN Yefyus memiliki spesifikasi panjang 60 meter dan lebar 15 meter. Kapal tersebut dilengkapi dengan peralatan kenavigsian terbaru dengan mesin berkecepatan 15 knot. Keunggulan lain kapal ini memiliki kapasitas crane 30 ton.
“Kapal-kapal lama sebelumnya hanya 12 ton. Ini kapal baja yang mampu berlayar dengan kecepatan tinggi,” terang Nyoman.
Nyoman mengatakan peluncuran kapal tersebut merupakan bukti bahwa PT Palindo Marine memenuhi komitmen dan janjinya untuk menyelesaikan pengerjaan kapal tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang dipesan. Bahkan pengerjaan kapal tersebut lebih cepat dari target semula.
“Seharusnya Desember ini baru diluncurkan, tapi ini lebih cepat. Kami apresiasi itu apalagi kapal-kapal ini dikerjakan putera-puteri daerah,” tutur Nyoman.
Dia menjelaskan, pihanya memesan total lima kapal kenavigasian di PT Palindo Marine Batam. Kelima kapal tersebut masing-masing KN Yefyus yang sudah diluncurkan kemarin, KN Edam, KN Miangas, KN Berhala, dan KN Rupat. Empat kapal terakhir sedang dalam proses penyelesaian akhir.
Jika KN Yefyus akan ditempatkan di Sorong, maka KN Miangas akan ditempatkan di distrik kenavigasian Belitung, KN Miangas dan KN Berhala di Belawan, dan KN Rupat di Dumai. “Akhir tahun semuanya sudah harus selesai,” kata dia.
Selain di Palindo Marine, Kemenhub juga memesan empat kapal serupa di galangan kapal lain di Batam. Sehingga total pesanan kapal kenavigasian oleh Kemenhub di Batam ada sembilan kapal.
Nyoman menambahkan, sebenarnya tahun ini pihaknya mengadakan 15 unit kapal kenavigasian. Enam kapal dibuat di Surabaya, dan sembilan lainnya dipesan di Batam, termasuk lima di Palindo Marine Batam. “Lebih banyak di Batam,” tuturnya.
Pengadaan kapal-kapal perambuan ini bertujuan untuk meningkatkan armada kapal perambuan di Ditjen Kenavigasian Kemenhub. Saat ini Ditjen Kenavigasian baru memiliki 70 unit kapal kenavigasian. Padahal idelanya Kemenhub harus punya 72 kapal kenavigasian.
Menurut dia, kapal-kapal kenavigasian yang dimiliki Kemenhub sebagian sudah tua. Buatan tahun 1952 sampai 1967. Sehingga Kemenhub perlu memperbarui kapal-kapal tersebut sekaligus meningkatkan kualitas dan teknologi kapal kenavigasian.
Kepada PT Palindo Marine, Nyoman berharap agar tetap mengedepankan mutu dan kualitas agar ke depannya tetap mampu bersaing dengan perusahaan galangan kapal lain baik dalam negeri ataupun luar negeri.
Sementara Direktur Utama PT Palindo Marine, Harmanto, dalam laporannya menuturkan, kelima unit kapal perambuan itu telah dikerjakan dengan baik oleh pihaknya. Memang belum semua rampung, namun empat unit yang masih dalam pengerjaan juga akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini.
“Ini sesuai dengan komitmen kami bahwa kami mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu. Kami berharap agar ke depannya tetap percayakan kami sebagai patner pembuatan kapal perambuan lain,” kata Harmanto.
DPR Kagum
Di hari yang sama, PT Palindo Marine menerima kunjungan dari rombongan Komisi I DPR. Mereka meninjau proses pembuatan kapal Patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), KN Tanjung Batu, di galangan kapal tersebut.
Ketua rombongan, Abdul Kharis Almasyhari, mengaku kagum dengan hasil pembuatan kapal PT Palindo Marine. Kapal yang nantinya akan difungsikan sebagai pusat operasi keamanan laut Bakamla itu sudah hampir rampung.
“Hasilnya memang cukup memuaskan. Pembuatan kapal sudah sesuai spek yang ada dan kami berharap agar pengerjaan kapal ini tepat waktu,” ujar Abdul Kharis.
Kunjungan ini, kata Abdul Kharis, merupakan kunjungan kerja Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja dengan lembaga yang berkaitan dengan bidang Pertahanan, Luar Negeri, Intelejen, Komuniksi dan Informatika.
“Pengadaan kapal ini berkaitan dengan alat pertahanan. Jadi kita terlibat di dalamnya untuk sama-sama memantau sejauh mana proses pengerjaan. Bagaimanapun juga inikan menggunakan anggaran negara,” ujar Abdul Kharis.
Melalui kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPR berharap mendapat data dan informasi mengenai perkembangan satgas pembangunan kapal Bakamla itu di Batam.
“Kalau ada persoalan dalam pengerjaan juga disampaikan agar jadi bahan evaluasi kita bersama,” ujar Abdul.
Sementara Direktur Utama PT Palindo Marine, Harmanto, menjelaskan jika pengerjaan KN Tanjung Batu sudah memasuki tahap akhir. Kapal tersebut rencananya akan diluncurkan pada bulan November mendatang.
“Kontrak kerja 20 bulan dan sudah hampir rampung, Pak,” kata Harmanto kepada para legislator.
Dia menjelaskan, KN Tanjung Batu dibangun dengan panjang 110 meter dan lebar 15,5 meter. Bobot kapal 2.500 ton serta dilengkapi helipad yang dapat didarati helicopter medium dengan berat 6 ton.
“Kapal ini setara kapal besar milik TNI AL kelas Vanspeijk, namun persenjataan sebatas yang diizinkan untuk instansi sipil,” tutur Harmanto.
Sesuai dengan spesifikasi yang ada, kapal tersebut merupakan kapal markas pusat operasi keamanan laut yang dapat beroperasi di seluruh periaran Indonesia sampai ke ZEE. “Kapal ini dirancang untuk bisa berlayar di lautan lepas juga,” tuturnya.
Dengan adanya kunjungan tersebut, Harmanto berharap agar ke depannya pemerintah semakin percaya kepada PT Palindo Marine untuk membangun kapal-kapal negara lainnya.
“Sejauh ini tak ada kendala yang berarti dan kami berharap agar kunjungan dari Komisi I DPR RI ini membawa kebaikan bagi kami ke depannya agar semakin dipercaya lagi,” tutur Harmanto. (eja)