batampos.co.id – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih, meyakini Batam akan segera bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Asalkan, kata dia, semua pihak komitmen membenahi regulasi dan perizinan investasi sehingga sektor industri bisa bergairah lagi.
Meskipun didera banyak masalah, Sri menyebut pemerintah pusat masih menaruh harapan besar bagi kepada Batam. Pusat juga optimistis pertumbuhan ekonomi Batam akan semakin cerah ke depannya.
“Kondisi Batam saat ini tidak baik, tapi juga tidak bisa dikatakan buruk,” kata Sri Adiningsih saat berbicara dalam Seminar dan Talkshow bertajuk Solusi Membangkitkan Kembali Batam Menjadi Motor Ekonomi Nasional di Hotel Harris Batamcentre, Batam, Kamis (12/10).
Pemerintah pusat menganggap demikian karena tingkat inflasi di Batam yang lebih terjaga di bawah angka 5 persen. Memang mau tak mau Sri mengakui dalam beberapa tahun terakhir ini, ada sejumlah masalah yang terjadi karena menurunnya pertumbuhan industri di Batam.
“Seperti investor yang keluar dari Batam sehingga pengangguran meningkat dan ekonomi menurun. Tapi kami percaya Batam tidak akan mundur terus karena situasi saat ini,” ujarnya.
Ia meyakinkan bahwa masa depan Batam tengah dibahas secara serius oleh pemerintah pusat. Komitmen pemerintah dapat dilihat dengan mengeluarkan 16 kebijakan ekonomi yang diharapkan bukan hanya dapat mengubah Batam tapi juga seluruh Indonesia.
“Harapannya Batam bisa kembali menjadi motor penggerak ekonomi strategis nasional dan terus tumbuh lagi,” harapnya.
Sebenarnya, kata Sri, sampai saat inipun Batam masih jadi motor penggerak roda ekonomi nasional. Sumbangsihnya sangat besar hingga mencapai 20,5 persen dari surplus perdagangan internasional. “Meskipun ekspor dan impor menurun, tapi sumbangan Batam cukup signifikan,” katanya.
Namun ia menitikberatkan bahwa Batam harus bertransformasi menjadi sesuatu yang baru. Batam harus berbenah bukan hanya dari segi investasi dan industri tapi juga bertransformasi mengikuti era digital juga.
Dengan demikian, maka industri berteknologi tinggi akan tertarik untuk masuk ke Batam. “Apalagi Batam punya SDM yang bagus, mudah-mudahan industri bertumbuh dan bisa serap tenaga kerja,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro, mengatakan untuk membenahi sektor investasi, pihaknya harus menciptakan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi para investor. “Investasi itu kan tanam uang, uang sendiri dan uang bank. Dan investor mau rasa aman, artiya harus yakin bahwa investasinya tidak hilang. Harus ada jaminan kepastian hukum yang kontinyuitas,” ungkapnya.
Cara menjamin kepastian hukum itu adalah membereskan permasalahan lahan, khususnya persoalan izn perlaihan hak (IPH). Dalam pertemuan ini, ia mendapatkan pengetahuan baru yang mengejutkan dari salah seorang notaris anggota dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Batam yang menyatakan bahwa dahulu mengurus IPH bisa hanya menggunakan fotokopi sertifikat.
“Tadi saya agak terkejut, karena katanya dulu IPH bisa didapat hanya dengan fotokopi sertifikat. Wah itu sangat luar biasa,” jelasnya.
Ia mengingatkan hingga saat ini sudah ada permohonan 10 ribu IPH yang masuk ke BP Batam. Namun hanya 9.000 yang keluar. “Ya ada yang ditolak karena tidak bisa dibuktikan,” jelasnya.
Apalagi bagi pihak yang mengurus IPH berdasarkan fotokopi sertifikat, maka BP Batam tidak akan menerimanya sama sekali.
Selain itu, BP Batam katanya akan terus mengupayakan agar investasi terus bertumbuh di Batam. Tahun lalu ia mengatakan target BP Batam adalah meraup investasi sebesar 800 juta Dolar Amerika.
“Dan hingga saat ini berdasarkan Izin Usaha Investasi (IUI) dari BKPM, sudah ada 700 juta Dolar Amerika yang masuk,” paparnya.
Namun, ia juga tidak memungkiri bahwa industri di Batam juga bergantung dari Singapura. Karena 50 persen dari ekspor Batam menuju Singapura.
“Kalau ekonomi Singapura anjlok siapa yang mau beli,” imbuhnya.
Dalam diskusi tersebut, forum juga berkesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya. Akademisi dari Universitas Internasional Batam (UIB), Sudirman, mengatakan ekonomi Batam sangat terganggu dengan dualisme pemerintahan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.
“Batam punya kawasan industri yang baik, namun ada saja kebijakan yang kurang mendukung,” jelasya.
Dalam penerapannya, kebijakan tersebut sering menimbulkan masalah dengan masyarakat, Contohnya Perka 10. “Seharusnya kebijakan yang dilakukan adalah mendorong agar pengusaha bersama-sama dengan BP Batam mengembangkan Batam,” jelasnya lagi.
Sedangkan notaris dari INI Batam, Fuji Zulaikha, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali rapat dengan BP Batam soal IPH.
Selama tiga tahun IPH mandek, dan dalam satu setengah tahun terakhir ini semakin sulit mengurus IPH meskipun sudah pakai sistem online.
“Untuk memasukkan data saja butuh waktu tiga minggu. Dan setelah itu, dalam prakteknya harus menunggu tiga bulan hingga 10 bulan, IPH juga tidak kelar,” keluhnya. (leo)