Kamis, 28 Maret 2024

Natuna Minta Genjot Infrastruktur Pariwisata

Berita Terkait

tim pengawas pembangunan perbatasan DPR dan BNPP membahas pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat di Natuna, Rabu (18/10). F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, lima pilar percepatan pembangunan Natuna yang diprogramkan Pemerintah Pusat belum berjalan serentak. Saat ini baru dua pilar yang sudah mulai dibangun, diantaranya pembangunan pertahanan militer dan pembangunan sentra kelauatan dan perikanan terpadu (SKPT).

Sedangkan tiga pilar lainnya, yakni pariwisata, minyak bumi dan gas, serta lingkungan hidup belum terlihat adanya pembangunan.

“Sekarang ini hanya TNI yang gerak cepat dalam pembangunan. Pilar perikanan ada SKPT yang dibangun. Namun tiga pilar lain belum berjalan,” ungkap Ngesti saat bertemu dengan tim pengawasan DPR RI di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Rabu (18/10).

Padahal, lanjut Ngesti, pemerintah daerah mengharapkan pembangunan di sektor pariwisata. “Kami sangat mengharapkan pemerintah pusat menggenjot percepatan pembangunan pariwisata, sekarang tidak memiliki dukungan infrastruktur. Kami juga ingin pemerintah pusat membantu Natuna, betul-betul bawa investor, bangun destinasi pariwisata di Natuna,” ujar Ngesti.

Karena sektor migas yang dihasilkan dari daerah ini tidak bisa diandalkann untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Natuna. Ekploitasi blok D Alpa yang diharapkan bisa menyedot lapangan kerja belum ada kepastian hingga kini.

“Kami juga kawatir, kandungan gas menyusut. Bisa saja gasnya disedor dari bawah tanpa terdeteksi pemerintah. Apalagi posisi sumurnya di perbatasan,” ujar Ngesti.

Ketua Tim pengawasan pembangunan perbatasan DPR RI Sukiman mengatakan, kunjungan tim pengawasan DPR bersama BNPP untuk memantau pembangunan
pemerintah pusat di Natuna. Masukan Pemerintah Dearah akan membantu
tugas DPR merencanakan pembangunan lanjutan tahun 2018 mendatang.

Pembangunan Natuna katanya, sudah menjadi prioritas. Tahun 2017 ini seluruh kementerian dan lembaga keroyokan menjalankan program Gerbangdutas. Dan pembangunan Natuna terus dilanjutkan tahun 2018 mendatang, hasil pengawasan DPR didaerah menjadi pertimbangan evaluasi.

Menurutnya, persaingan ekonomi dan bisnis adalah periotas DPR di Natuna, mengingat Natuna berada diperbatasan laut beberapa negara tetangga. Agar ada pembangunan prioritas dan pembangunan yang terintegrasi. Dan pendekatan melalui keamanan dan pertahanan tidak cukup, namu harus ada pedekatan kesejahteraan dan ekonomi.(arn)

Update