batampos.co.id – Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam yang juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution, resmi melantik pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam di kantornya, Kamis (19/10). Namun dari enam unsur pimpinan, hanya lima orang yang hadir dalam pelantikan tersebut.
Kelimanya masing-masing Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, Deputi Administrasi Umum Purwiyanto, Deputi Perencanaan Pengembangan Yusmar Anggadinata, Deputi Pengusahaan Sarana Usaha Dwiantp Eko Winaryo, dan Deputi Pelayanan Umum Brigjen Pol Bambang Purwanto. Sementara Mayjen TNI Eko Budi Supriyanto yang sebelumnya disebut akan menjabat Deputi Pengusahaan Sarana Lainnya tidak termasuk yang dilantik.
Usai dilantik, Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji akan menuntaskan beberapa persoalan yang membelit Batam. Di antaranya persoalan lahan yang menurut Kepala BP Batam sebelumnya, Hatanto Reksodipoetro, banyak dikuasai mafia dan spekulan. Lukita mengaku siap menghadapi mafia lahan yang disebut Hatanto itu.
“Kami siap. Tidak perlu takut,” kata Lukita.
Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan ini kuncinya adalah berdialog. Ia mengatakan akan mengajak pemilik lahan berdiskusi. Tentunya dalam garis undang-undang.
“Mencari solusi agar tanah yang kosong, terlantar, bisa dibangun dan dijadikan investasi. Karena kuncinya, ya tanah itu seharusnya untuk melakukan investasi,” papar dia.
Terkait peraturan Kepala BP Batam sebelumnya yang ditentang sebagian pengusaha, Lukita mengatakan akan mengkaji lebih lanjut dan akan mendengarkan suara-suara dari para pengusaha. Lukita menegaskan segera meninjau peraturan itu dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Setelah itu baru membuat keputusan yang bisa diterima semua pengusaha.
“Tujuannya, kalau kompak, kalau bersatu, saya yakin Batam itu bisa maju. Tidak bisa satu pihak sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama membangun Batam menjadi win-win. Menang untuk semua pihak. Buat masyarakat, buat pemerintah kota, buat BP, dan pengusaha,” jelas Lukita.
Selain soal lahan, Lukita juga berjanji akan menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan dengan Pemerintah Kota Batam. Untuk bekerja dengan baik, katanya, harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder. Jadi secara tim ia akan membangun komunikasi yang baik untuk membangun sinergi, sehingga bisa menjalankan program-program di Batam. Khususnya di kawasan ekonomi khusus.
“Karena kami akan bertanggung jawab di kawasan ekonomi supaya investasi bisa meningkat,” kata Lukita.
Selanjutnya, Lukita dkk akan menuntaskan peralihan status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebab dengan adanya MEA, barang-barang dari negara ASEAN lainnya bisa masuk ke Indonesia dengan tarif yang sangat murah. Sementara barang yang berasal dari Batam dengan status FTZ ke wilayah Indonesia lainnya akan jadi mahal.
“Kalau masuk ke wilayah pabean Indonesia maka akan dikenakan bea masuk dan pajak,” jelas Lukita.
Kemudian, Lukita dan para deputinya berjanji akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam mencapai tujuh persen dalam kurun waktu dua tahun. Karena itu, ia akan berusaha menjaga investor di Batam jangan sampai keluar dan menutup usahanya. Namun itu tidak cukup. BP Batam perlu mendapatkan investasi-investasi baru. Caranya harus memperbaiki pelayanan-pelayanan. Memberikan kemudahan, juga membangun saranan dan prasarana yang dibutuhkan.
Menurut Lukita, kawasan industri di Batam semuanya akan masuk KEK. BP Batam akan membuat zona-zona berdasarkan jenis industrinya. Antara lain zona industri manufaktur, zona industri minyak dan gas, zona pariwisata, dan zona industri pesawat terbang. Lalu yang terbaru mengembangkan Batam menjadi tempat industri digital. Zona ini sudah ada embrionya dengan adanya digital park.
“Yang lainnya kita ingin memanfaatkan bandara dan pelabuhan menjadi pusat logistik yang maju,” jelasnya.
Menurut Lukita, sebenarnya sudah ada potensi-potensi yang ingin masuk mengelola bandara, pelabuhan, dan juga mengembangkan investasi pemeliharaan pesawat. Potensi-potensi ini akan digesa sehingga investasi bisa masuk. Untuk menarik investasi ini, lanjut Lukita, harus ada kepastian, jangan sampai ada perselisihan dengan Pemko Batam. Sebab masalah perizinan akan tersandera jika terjadi perselisihan. Izin ini menjadi kunci untuk investasi.
Sementara Ketua DK Batam, Darmin Nasution, mengatakan pergantian pimpinan BP Batam merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian di wilayah Batam. Sebab berdasarkan evaluasi, kinerja ekonomi Batam terus turun dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Darmin, pimpinan BP Batam sebelumnya sudah cukup baik. Bahkan Hatanto Cs dinilai telah berupaya keras mengembalikan daya tarik Batam. Sayangnya, beberapa kebijakan Hatanto dkk kerap menimbulkan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.
“Upaya yang dilakukan pimpinan BP Batam (sebelumnya) patut kita hargai dan apresiasi. Namun masukan dari pelaku usaha perlu juga didengar,” jelas Darmin.
Karena itu, kepada pimpinan baru BP Batam, Darmin berharap bisa bekerja lebih baik. Lukita Cs diminta mengembalikan kawasan Batam sebagai tujuan investasi yang menarik, dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional.
Benahi Perizinan Lahan
Kalangan pengusaha berharap Lukita Dinarsyah Tuwo dkk mampu membenahi sistem perizinan. Terutama perizinan lahan yang sering macet seperti penerbitan Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (Skep), hingga Izin Peralihan Hak (IPH).
“Harapan besar adalah bisa segera memperbaiki perizinan lahan, terutama dalam penerbitan SKep dan SPJ,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Kepri, Wirya Silalahi, kemarin.
Ia terutama menginginkan agar Perka 10 Tahun 2017 segera direvisi karena kewajiban deposit sebesar 10 persen sangat menyulitkan pengembang untuk membangun rumah.
Di mata Wirya, kepemimpinan BP Batam yang lama dianggap terlalu kaku dalam menerapkan keputusan. Contohnya saat menghentikan pelayanan perizinan lahan pada akhir tahun lalu. Imbasnya adalah pengembang tidak bisa bertransaksi dengan perbankan dan menimbulkan kerugian.
Setelah itu, ada juga beberapa persoalan ketika BP Batam tidak bisa mengeluarkan SPJ dan Skep karena tengah membuat SOP baru.
“Yang penting kebijakannya pro investasi. Jangan menunggu SOP baru, tapi sambil menunggu pakailah SOP lama dulu, pelayanan jangan sampai berhenti,” jelasnya.
Ketua REI Batam, Achyar Arfan, juga berharap pimpinan baru BP Batam mempermudah proses perizinan lahan. Bahkan kalau bisa ditambah insentif.
“Untuk IPH di lahan yang sudah dibangun dan siap dijual, ya tolong dipercepat,” harapnya.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pergantian pimpinan BP Batam akan mengakhiri dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam .
Menurut Amsakar, pimpinan baru BP Batam yang dilantik kemarin cukup menguasai persoalan di Batam.
“Khusus Pak Lukita, dari 18 kali saya rapat dengan beliau, beliau mengetahui obyektivitas karut marut masalah di Batam. Beliau juga komunikatif,” kata Amsakar.
Karena itu, Pemko Batam siap mendukung sepanjang komunikasi bisa terbangun dengan baik. Pemko juga sudah menyiapkan agenda, di antaranya Rabu (25/10) pekan depan akan dilakukan pertemuan BP Batam dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) tingkat Provinsi Kepri dan Kota Batam. (leo/rna)