batampos.co.id – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri tersebut mengatakan, saat ini TAPD terus menggesa penyusunan draf APBD 2018 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Menurut Arif, pihaknya berupaya kesalahan masa lalu tidak terulang kembali.
“Kita tahu, pembahasan APBD 2017 lalu melewati batas waktu yang diberikan. Tentu pengalaman tersebut jangan sampai terulang kembali,” ujar Arif Fadillah menjawab pertanyaan media usia membuka Seminar Goverment Finance Statistic (GFC) yang digelar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (19/10).
Disebutkannya, pekerjaan berat yang terus digesa adalah menggenjot nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Menurut Sekda, dari laporan sementara yang disampaikan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD), PAD tahun ini berpotensi mencapai pada angka Rp 1,3 triliun.
Artinya jika terwujud, ada peningkatan sebesar Rp200 miliar jika dibandingkan dengan PAD tahun lalu, yakni pada angka Rp 1,1 triliun.
“Semua potensi yang ada, akan kita optimalkan. Sehingga bisa mempercepat pergerakan pembangunan di daerah. Semoga labuh jangkar dan Pajak Air Permukaan (PAP) bisa memberikan kontribusi yang maksimal,” papar Sekda.
Menyiasati hal itu, Sekda Arif meminta setiap OPD punya wewenang untuk menyumbangkan PAD bekerja lebih keras. Meskipun demikian, Arif juga mengingatkan, jangan sampai masyarakat yang ditekan. Mantan Sekda Karimun tersebut mengakui, membangun Kepri membutuhkan biaya yang mahal. Bahkan berkali-kali lipat jika dibandingkan sengan Provinsi yang daratan.
“Kita membutuhkan infrastruktur yang banyak. Baik itu pelabuhan dan sebagainya. Pembangunan yang kita lakukan menyebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Artinya dengan kemampuan anggaran yang ada, kita belum bisa berbuat lebih,” paparnya lagi.
Dijelaskan Sekda, dengan adanya wacana pembentukan Undang-Udang khusus kepulauan, memberikan secercah harapan. Ia juga berharap, pembagian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU) sudah memperhitungkan luas daratan dan lautan. Karena selama ini, Provinsi Kepulauan diperlukan kurang bijak. Karena luas lautan tidak menjadi komponen perhitungan.
“Makanya kita sangat mendukung adanya UU Khusus Provinsi Kepulauan. Karena memang patut untuk mendapatkan perhatian yang lebih,” jelasnya.
Disinggung mengenai penyerapan DAK di lingkungan Pemprov Kepri. Sekda Arif mengakui ada satu OPD yang belum melakukan pelaksaan anggaran sekitar Rp 9 miliar.
Dikatakannya, secara keseluruhan sudah diatas 70 persen. Lebih lanjut katanya, untuk mensinergikan pembangunan disetiap daerah, Gubernur secara berkala melakukan rapat bersama kepala daerah di Kepri.
“Kita harus membangun kekuatan bersama, untuk menjadikan Kepri lebih baik. Tanpa ada kerja bersama, sulit untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah,” jelasnya lagi.
Ditambahkan Arif, teraju pembangunan Kepri di Tahun Anggaran (TA) 2018 tetap mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang sudah dilakukan perubahan belum lama ini. Bahkan Gubernur sudah menegaskan, anggaran akan diplot lebih besar untuk pembangunan fisik.
“Prioritas kita adalah pembangunan infrastruktur. Sekarang masing-masing OPD terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) tentang rencana kegiatan di 2018 nanti,” tutup Arif. (jpg)